STRATEGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Hukum sebagai alat/sarana pembaharuan

Persoalan hukum yang banyak terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Suatu adagium dalam hukum menyebutkan “dimana ada masyarakat disana ada hukum (ubi societas ibi ius)”, hukum ada pada setiap masyarakat, kapanpun, di manapun, dan bagaimanapun keadaan masyarakat tersebut. Masyarakat memerlukan hukum sebagai pengikat dan pengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat, demikian pula hukum memerlukan masyarakat sebagai wadah eksistensi dan efektifitas hukum itu sendiri. Segala persoalan masyarakat dapat menimbulkan persoalan hukum, sebaliknya persoalan hukum dapat juga menimbulkan persoalan di masyarakat. Pola hubungan antara masyarakat dan hukum yang saling berkait menempatkan masyarakat sebagai subyek dan hukum sebagai obyek.

Pada hakekatnya hukum berfungsi sebagai alat/sarana bagi masyarakat dalam mengatur dirinya. Pemahaman hukum sebagai alat/sarana didasarkan pada konsep hukum “law as a tool of social engineering” atau “hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat” dari Roscoe Pound, yang kemudian oleh seorang pakar hukum Indonesia yakni Muchtar Kusumaatmadja disesuaikan dengan kondisi Indonesia sehingga menjadi “hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat” dimana berarti hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat. Konsep hukum sebagai alat/sarana pembaharuan masyarakat diimplementasikan baik melalui pembentukan hukum oleh lembaga legislatif dan eksekutif dengan menyusun peraturan perundang-undangan maupun melalui penciptaan (terobosan) hukum oleh lembaga yudikatif dengan menghasilkan putusan-putusan yang dapat menjawab persoalan masa kini dan masa yang akan datang.
Merujuk pada adagium dan konsep hukum di atas maka terkait persoalan di masyarakat tentang perlindungan kepada anak dapat menimbulkan persoalan hukum tentang bagaimana hukum dapat menjadi alat/sarana pembaharuan dalam rangka perlindungan kepada anak. Hukum harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memecahkan/menjawab tantangan dalam rangka upaya perlindungan kepada anak.

Strategi hukum perlindungan anak

Operasionalisasi konsep hukum menjadi alat/sarana pembaharuan dalam rangka perlindungan kepada anak dapat ditempuh dengan penyiapan strategi hukum perlindungan anak. Strategi hukum dimaksud yakni dengan melakukan reformulasi peraturan perundang-undangan khususnya dibawah level Undang-Undang (UU), revitalisasi kebijakan hukum yang pro perlindungan anak, dan peningkatan advokasi dan supervisi penegakan hukum.

Reformulasi peraturan perundang-undangan

Reformulasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah reformulasi peraturan perundang-undangan dibawah level Undang-Undang (UU) yakni peraturan perundang-undangan dengan bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri (Permen) terkait perlindungan kepada anak. Reformulasi peraturan perundang-undangan dibawah level Undang-Undang (UU) ditempuh dengan alasan bahwa pembentukan ulang peraturan perundang-undangan dengan pada level UU memerlukan proses yang panjang dan kompleks serta harus melibatkan dua cabang kekuasaan negara yakni legislatif dan eksekutif, sementara pembentukan ulang peraturan perundang-undangan dibawah level UU tidak memerlukan proses yang panjang dan kompleks karena hanya melibatkan lembaga eksekutif berdasarkan kewenangannya yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau bersumber dari UU serta dapat melibatkan pihak lainnya yang betul-betul berkepentingan. Pembentukan ulang peraturan perundang-undangan dibawah level UU diwujudkan baik dengan revisi/amandemen maupun membuat peraturan perundang-undangan baru. Pembentukan ulang dimaksud secara teknis adalah menyusun rancangan perubahan muatan/isi peraturan perundang-undangan sehingga memuat norma-norma baru yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat memecahkan/menjawab tantangan perlindungan kepada anak sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu bersifat dinamis.

Post Author: operator.info1