STRATEGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Revitalisasi kebijakan hukum yang pro perlindungan anak

Revitalisasi kebijakan hukum yang pro perlindungan anak adalah upaya menguatkan kembali kebijakan hukum yang diwujudkan dengan program/kegiatan/rencana aksi yang telah ada diantaranya :
1. Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Program Kesejahteraan Sosial Anak
3. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
4. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak
5. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009 – 2014
6. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2010-2014
Penguatan kembali kebijakan hukum dilaksanakan dengan menghidupkan/menggerakkan kembali program/kegiatan/rencana aksi yang sudah berakhir atau akan berakhir tahun pelaksanaannya serta melakukan penajaman atau terobosan terhadap program/kegiatan/rencana aksi sehingga lebih bersifat spesifik dan terfokus supaya dapat lebih efektif untuk dilaksanakan di lapangan.

Peningkatan advokasi dan supervisi penegakan hukum

Pelaksanaan penegakan hukum terkait perlindungan anak secara kelembagaan dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), namun masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu cara partisipasi adalah dengan meningkatkan advokasi dan supervisi penegakan hukum yakni dengan pendampingan/pembelaan demi kepentingan terbaik anak baik kepentingan hukum atau non hukum dan pengawasan/pemantauan proses peradilan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai tahap persidangan.

Advokasi atau pendampingan/pembelaan kepentingan anak diantaranya dapat diwujudkan dengan merawat/mengasuh bayi yang ditelantarkan; mendampingi anak yang disiksa, anak pelaku dan anak korban bullying di sekolah, serta anak korban kekerasan seksual; mengembalikan pekerja anak dan anak jalanan untuk bersekolah; mendamaikan dan mengupayakan penyelesaian dengan menerapkan restorative justice pada kasus yang dihadapi anak pelaku dan anak korban perkara kriminal.

Sedangkan supervisi atau pengawasan/pemantauan proses peradilan diantaranya dapat diwujudkan dengan peliputan terhadap peristiwa/kasus yang melibatkan anak yang sedang ditangani aparat penegak hukum sesuai dengan UU tentang Pers dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Selain itu dapat diwujudkan juga dengan permintaan informasi publik kepada badan publik oleh pemohon informasi publik sesuai dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Post Author: operator.info1