Saatnya Memperhatikan Masyarakat Adat

Namun dengan perkembangan zaman, hukum adat semakin lama semakin bergeser. Perubahan berlangsung seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Oleh karena itu banyak pihak yang bersemangat untuk mempertahankan nilai-nilai hukum adat, mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang mulai luntur.

Di dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang. Artinya hukum adat masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat. Penghormatan dan pengakuan bisa diukur dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia agar sesuatunya menjadi lebih jelas diatur dengan Undang-Undang.

Pembahasan RUU masyarakat adat di DPR mengalami perlambatan dan terancam macet karena Pemerintah tidak tepat dalam menunjuk perwakilan Pemerintah dalam pembahasan RUU ini bersama DPR-RI, khususnya dalam penunjukan Menteri Kehutanan sebagai Koordinatornya.

Salah satu sumber masalah bagi masyarakat adat adalah Undang Undang Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967 yang dilanjutkan dengan Undang Undang Kehutanan No.41 Tahun 1999 telah merampas 80% tanah-tanah di wilayah adat menjadi hutan negara. Masyarakat adat bersama DPR-RI berhadapan langsung dengan Kementerian Kehutanan dalam pembuatan Undang Undang yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat dengan mengecewakan Keputusan MK No.35 yang mengakui hak-hak konstitusional Masyarakat Adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sama sekali tidak diindahkan dalam penyusunan dan pembahasan RUU Masyarakat Adat

Selama ini banyak masalah mengenai masyarakat adat, umumnya mengenai pelanggaran hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Sebagian besar berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu banyak pula pengaduan tentang sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat sering berada di posisi yang lemah, dalam mempertahankan hak-hak traditional mereka, di tengah kekuatan modal dalam mengeksploitasi lahan dan sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam dan penataan lingkungan harus tetap menghormati norma hukum adat, dengan menjamin kelestarian, dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Sehingga alam dapat kita gunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Post Author: operator.info1