Saatnya Memperhatikan Masyarakat Adat

Dibalik permasalahan masyarakat adat dan polemik RUU, Pemerintah telah turut serta secara aktif membangun standart internasional dalam isu HAM dan dalam isu pembangunan berkelanjutan. Antara lain melingkupi isu Masyarakat Adat serta yang terpenting adalah ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (UNCERD) dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UN CBD). Dukungan pemerintah Indonesia dalam pengesahan Deklarasi PNN tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tak kalah pentingnya. Kemajuan tersebut terjadi pada masa Pemerintahan SBY-Jusuf Kalla di era tahun 2004-2009.

Komitmen Pemerintah Indonesia melanjutkan reformasi hukum nasional dalam memulihkan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat telah dituangkan dalam Program Legislasi Nasional dan mengagendakan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat dan RUU revisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kedudukan masyarakat hukum adat haruslah kita tempatkan dalam posisi yang tepat. Kita perlu menatanya secara lebih baik. Kita harus memberikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat kepada warganya, tanpa harus sekali lagi melupakan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Masyarakat hukum adat perlu terus menerus memberikan dorongan agar mereka mampu memainkan peranan dalam pembangunan nasional. Memang, kita harus mengakui bahwa dalam pembangunan bangsa dan negara selama ini, peranan masyarakat hukum adat belumlah optimal. Bahkan tidak jarang, hak-hak tradisional diabaikan, bahkan dilanggar dan tidak dihormati lagi.

Masyarakat hukum adat telah memberi pelajaran kepada kita semua, bahwa kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam, telah mampu mempertahankan kelestarian lingkungan. Berabad-abad lamanya masyarakat hukum adat memanfaatkan sumber daya alam, baik hutan maupun laut, tanpa menimbulkan persoalan lingkungan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Masyarakat adat menyadari hubungan korelatif antara manusia, alam sekitar dan Tuhan. Keseimbangan semua itu harus dijaga. Jika tidak, maka bencana akan terjadi.

Partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan sangat berperan penting. Pengembangan sektor informal dalam masyarakat ditentukan oleh para tokoh masyarakat adat. Memperhatikan generasi penerus yang peduli tentang budaya dan alam sekitarnya merupakan tolak ukur dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu perlindungan hukum dengan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat akan menjamin pertumbuhan serta berkembangnya partisipasi masyarakat adat yang efektif sebagai upaya membangun kebangsaan, perdamaian dan pembangunan ekonomi nasional.

Post Author: operator.info1