Ditjen HAM selenggarakan Peningkatan Tunas Integritas

Jakarta – Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Tunas Integritas bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari bertempat di Ruang Rapat Utama Ditjen HAM (23/03/2015). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal HAM.

Peningkatan Tunas Integritas menjadi agenda Pemerintah Kabinet Kerja, dilaksanakan sebagai Piloting KPK. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Tunas Integritas ini dilaksanakan dengan menggunakan metode interaktif dan permainan (game).

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara berkelanjutan, bersama KPK dengan Sistem Integritas Nasionalnya melaksanakan Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) sesuai amanah dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan Pembina Reformasi Birokrasi Internal dan Agen Perubahan Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM adalah Kementerian yang terpilih, sebagaimana ditetapkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2014 sebagai percontohan Pelaksanaan PBAK bersama 11 (Sebelas) K/L lainnya yaitu (POLRI, Badan Pusat Statistik, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi,Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja (culture set) dan Komitmen serta dukungan pimpinan Unit Kerja sebagai Role Model dalam menumbuh kembangkan Agen Perubahan dan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku KKN, mampu melayani publik secara akuntabel,serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Clean Goverment dan good governance. Out put Capaian Reformasi Birokrasi adalah Tumbuh Kembang Satuan Kerja WBK/WBBM, hal ini diperlukan dukungan pimpinan Unit Eselon I sebagai Pembina dan kegiatan tersebut harus terprogram dalam kegiatan yang tercantum jelas dalam RKA-KL.

Implementasi Permenkumham Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi dan telah terbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai tindakan preventif di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum optimal mengingat banyaknya pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI yang kurang mengetahui dan memahami isi dari Permenkumham Nomor 15 Tahun 2014 tersebut. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) memegang peranan penting dimana pimpinan dapat mendeteksi adanya risiko gratifikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga akan terwujudnya lingkungan kerja yang kondusif, terbangun perilaku jujur, transparan, akuntabel, dan didukung penerapan reward dan punishment.

Post Author: kasi.online