Jakarta, ham.go.id – Menteri Hukum dan HAM, Yassona H Laoly yang didampingi Dirjen HAM, Mualimin Abdi, Direktur Kerja Sama HAM, Arry Ardanta Sigit dan Kasubdit Instrumen HAM, Temmanengnga melakukan pertemuan dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati, Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), Mugiyanto, bersama dengan Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) Aileen Bacalso dari Philipina, Khurram Parvez dari Khasmir, Shui Meng dari Laos untuk membicarakan rencana Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa atas undangan audiensi dari Kontras yang bertempat di Ruang Rapat Menteri Hukum dan HAM RI (20/8).
Pemerintah Indonesia telah menunjukan langkah maju untuk mendukung pencegahan dan penghentian praktik penghilangan paksa, dengan menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa (27/8/2010) oleh Menteri Luar Negeri yang saat itu dijabat Marty Natalegawa. Konvensi tersebut belum mengikat Pemerintah Indonesia, karena belum diratifikasi.
Ratifikasi ini dipandang sangat penting untuk segera dilakukan, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pencegahan praktik penyiksaan di Indonesia dan juga di dunia. Hal tersebut sejalan dengan posisi Pemerintah Indonesia yang kembali terpilih sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2015-2017. Selain itu rekomendasi hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997/1998, membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, dalam upaya mencari keberadaan 13 orang yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban, serta meratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa. Dalam pertemuan tersebut Menteri Hukum dan HAM akan berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri dalam upaya mendorong Konvensi ini. Sebagai bagian komitmen dari pemerintah terhadap penghormatan , perlindungan, dan pemenuhan HAM.(SA)
