Revisi Peraturan Pemerintah Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Kerja Sama melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (5/8).

Pertemuan ini menghadirkan narasumber Pakar Kriminologi UI, Adrianus Meliala dan Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah, dengan moderator Dhahana Putra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada saat itu. Pertemuan tersebut dihadiri 30 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung RI, Badan Narkotika Nasional, Biro Hukum KPK, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal HAM.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Namun, demikian pemberian remisi kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika terbatas, yakni hanya kepada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun. Dengan demikian setiap narapidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika yang dipidana 5 tahun atau lebih tidak memperoleh remisi, walaupun mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan baik selama menjalani masa pidana.

Pertimbangan tidak diberikannya remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika bahwa tindak pidana-tindak pidana tersebut merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Menurut Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia, kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana.

Jika melihat ketentuan tersebut maka tampak bahwa terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika mereka kehilangan hak untuk memperoleh remisi. Sementara dalam prinsip hak asasi manusia, hak-hak seseorang dapat saja dibatasi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan tentang pembatasan hak asasi manusia juga telah dimuat dalam kedua kovenan intenasional hak asasi manusia, yaitu kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam dua kovenan tersebut dijelaskan tentang pembatasan hak asasi manusia harus didasari pada: (1) diatur berdasarkan hukum (prescribed by law/conformity with the law), (2) dalam masyarakat yang demokratis (in a democratic society), (3) ketertiban umum (public order/(ordre public), (4) kesehatan publik (public health), (5) moral publik (public moral), (6) keamanan nasional (national security) dan keamanan publik (public safety), (7) hak dan kebebasan orang lain (rights and freedom of others) dan hak atau reputasi orang lain (rights and reputations of others), (8) kepentingan kehidupan pribadi pihak lain ( the interest of private lives of parties) yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan (restrictions on public trial).

Berdasarkan pertimbangan di atas, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang mempunyai salah satu fungsi penyiapan kebijakan dari perspektif hak asasi manusia akan melaksanakan rapat perumusan dan identifikasi masalah yang membahas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.(SA)

Post Author: operator.info1