Pelaksanaan RANHAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Kaltim dan Kaltara 2016

Jakarta, ham.go.id – Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) wilayah II, Direktorat Kerja Sama HAM, Direktorat Jenderal HAM menghadiri Rapat Koordinasi RANHAM dengan Pemerintah Daerah Wilayah II, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara,  di Balikpapan,  Kamis, (31/03).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Walikota Balikpapan ini di hadiri oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), terdiri dari Bappeda, Dinas Sosial,  dan Bagian Hukum Setda Kab/Kota se-Kaltim dan Kaltara.

RANHAM merupakan tindak lanjut dari Konvensi Wina (Vienna Convention) mengenai  implementasi HAM. RANHAM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang merupakan gabungan antara RANHAM dan RAN Penyadang Disabiltas. Sistem pelaporan yang baru saat ini menjadi lebih simple karena telah dilakukan secara paperless atau secara on-line (pelaporan KSP).

Dalam pertemuan ini dibicarakan beberapa hal, pertama membicarakan mengenai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang merupakan gabungan antara RANHAM dan RAN Penyadang Disabiltas. Sistem pelaporan yang baru saat ini menjadi lebih simple karena telah dilakukan secara paperless atau secara on-line (pelaporan KSP).

Kedua terkait kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM di Kaltim, dari data yang diserahkan oleh Kab/Kota dan dilakukan penilaian keriteria Kab/Kota Peduli HAM oleh verifikator RANHAM disimpulkan bahwa yang memenuhi  kriteria Peduli HAM (Kota Balikpapan), Cukup Peduli HAM (Bontang dan Samarinda), Kurang Peduli HAM (tidak ada), dan Data Tidak Lengkap (Kutai Kartanegara dan Kutai Timur).

H2

Ketiga Kaltara merupakan provinsi yang baru sehingga kepanitiaan RANHAM belum terbentuk dan masih menginduk ke Provinsi Kaltim yang akan dibentuk tahun ini, dan baru tahun 2017 dilaksanakan.

Keempat Pendidikan HAM di Kaltara baru sebatas Sosialisasi karena tebentur dengan masalah Anggaran yang kurang, akan tetapi yang lebih menjadi kendala adalah pada tingkat ketertarikan terhadap HAM dari para peserta didik masih rendah.

 Kelima Kendala jarak, komunikasi dan akses dalam pengumpulan data RANHAM pada periode III (2011 – 2014) menjadi salah satu penyebab Provinsi Kaltim mengalami penurunan prestasi pada tahun 2015 yang sebenarnya telah disosialisasikan ke Kab/Kota di Provinsi Kaltim dan Kaltara, Oleh karena itu melalui Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat ditemukan kekurangan pada data dan atau Pelaporan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengembalikan prestasi yang pernah disandang Kaltim dengan banyaknya Kab./Kota Peduli HAM.

 Ditjen HAM diwakili oleh Direktur Kerja Sama HAM, Arry Ardanta Sigit; Kasi Kerja Sama dan Ranham Wilayah IIC, Sutanto, dan Pengolah Data Kerja Sama, Septian Asriwanto. Menghadirkan narasumber yaitu Direktur Kerja Sama HAM, Arry Ardanta Sigit; Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Agus Saryono; Kasubid Hukum Pemprov. Kaltara, Rusman Jayadi; Biro Hukum Provinsi Kaltim, Radiansyah; Kepala Bagian Hukum, Setda Kota Balikpapan, Daud Pirade. (sa)

Post Author: