Jakarta, ham.go.id – Kegiatan rapat pembinaan reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 yang dihadiri oleh anggota sebanyak 30 orang yang merupakan perwakilan dari 5 unit eselon II Ditjen HAM dan 5 unit eselon III di lingkungan Sekretariat Ditjen HAM.
Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan permbaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.
Reformasi birokrasi harus dilaksanakan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara
Direktorat Jenderal HAM sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM tidak terlepas untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang implementasinya dipadukan dalam program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Ditjen HAM tahun bersangkutan maupun berupa inovasi sebagai wujud adanya perubahan di dalam pelaksanaan operasional dan pencapaian tujuan serta terciptanya pemerintah yang good governance.
Rapat dilaksanakan dengan harapan dapat menghimpun aspirasi-aspirasi para peserta rapat untuk mencari terobosan atau inovasi baru dalam rangka pelaksanakan perubahan/reformasi birokrasi yang sedang dan akan berjalan serta untuk merencanakan kegiatan tindak lanjut di masa yang akan datang.
Untuk Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Direktorat Jenderal HAM Tahun 2015 dapat di download disini.
