Jakarta, ham.go.id – Koordinator Sekretariat Bersama (Setber) RANHAM, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2016 di Hotel JS. Luwansa, Selasa (13/9).
Rakor dibuka langsung Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi dan dihadiri oleh Setber RANHAM, Kementerian Koordinator, Perwakilan Biro Hukum dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga terkait, dan jajaran pejabat tinggi dilingkungan Ditjen HAM. Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber antara lain dari Ditjen HAM, Arry Ardanta Sigit; Bappenas, Mardiharto Tjokrowarsito; Kementerian Sosial, Nahar; dan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Sigit Kurniawan yang dipandu oleh moderator dari Bappenas, Utin Kiswanti. Peserta yang hadir secara teknis juga terlibat dalam penyusunan Aksi HAM 2016, sehingga dapat menghasilkan keputusan/kesepakatan Setber RANHAM dalam pengambilan inisiatif terhadap pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2016.
Rancangan Instruksi Presiden tentang Aksi HAM Tahun 2016 masih dalam proses di Sekretariat Kabinet dan belum ada informasi lebih lanjut mengenai kepastian akan ditandatangani oleh Presiden. Hal tersebut melatarbelakangi adanya pertemuan dalam bentuk rakor guna membahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Setber RANHAM dalam upaya mempercepat pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2016, mengingat semakin dekatnya masa pelaporan, yaitu pada bulan kesembilan (B09) dan bulan keduabelas (B12).
Dalam sambutannya, Dirjen HAM mengharapkan diperolehnya kesepakatan antar Setber dengan K/L yang terlibat untuk dapat melaksanakan laporan Aksi HAM tahun 2016 meskipun Inpresnya belum ditandatangani oleh Presiden.
Pertemuan yang berlangsung meriah tersebut menghasilkan kesepakatan antara Setber RANHAM dengan K/L terkait untuk tetap melaksanakan laporan Aksi HAM Tahun 2016 dimulai pada periode bulan sepuluh (B10). Dengan adanya persamaan persepsi dalam pertemuan ini, akan ditindaklanjuti secara bersama membahas target, data dukung pelaporan di periode B10 dan B12, serta menandatangani dokumen kesepakatan pelaksanaaaan Aksi HAM Tahun 2016 dalam bentuk pertemuan penajaman Aksi HAM dengan mengundang K/L terkait. (sa)
