Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan RANHAM dan Pemerintahan Peduli HAM yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Orchard, Gunung Sahari. (13/07)
“Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia mencakup aspek yang sangat luas dan dapat mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun lingkungan hidup,” ungkap Mualimin Abdi.
Program Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM (UU 39/1999 pasal 71) sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain (UU No. 39/1999 pasal 72).
Jumlah kabupaten dan kota yang menyampaikan laporan capaian implementasi Hak Asasi Manusia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan daerah yang telah menyampaikan laporan. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian, dan upaya yang sungguh-sungguh dari pimpinan dan segenap jajaran pemerintah daerah, dalam upaya pemenuhan secara maksimal berbagai hak dan kebutuhan dasar para warganya, yang merupakan bagian dari pemenuhan HAM.
“Walaupun bukan memperebutkan juara, program ini tetap memiliki daya kompetisi tersendiri sehingga memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat,” ungkapnya.
“Program ini juga untuk menunjukkan kepada nasional maupun dunia internasional komitmen akan pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan ‘prestise’ daerah bersangkutan” tambahnya.
Pada tahun 2016, penilaian positif telah diberikan kepada 228 Kabupaten dan Kota – untuk mendapat predikat sebagai kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia. Penghargaan juga telah disampaikan kepada beberapa Gubernur, yang seluruh atau sebagian besar wilayah binaannya meraih penghargaan sebagai Kabupaten/ Kota peduli HAM. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada beberapa Kepala Kantor Wilayah, atas peran sertanya dalam mendorong lebih dari 50% dari jumlah kabupaten/kota di wilayahnya berhasil meraih penghargaan sebagai kabupaten/Kota peduli HAM.
“Diharapkan, prestasi yang telah baik dapat dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
