Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), telah dilaksanakan kegiatan Soialisasi RANHAM oleh tim Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. (Pasangkayu, 1/8/17)
Bertempat di ruang pola Kantor Bupati Mamuju Utara, kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari itu, mengangkat tema “Sosialisasi Penguatan Rencana Aksi HAM Daerah Menuju Kabupaten Peduli HAM “.
Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Drs. H. Muh. Natsir, MM, mewakili Bupati Mamuju Utara. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim Kanwil Kemenkumham Sulbar sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Selain itu, ia juga mengharapkan dukungan kepada seluruh aparatur Mamuju Utara agar berupaya semaksimal mungkin sehingga penghargaan sebagai Kab/Kota Peduli HAM dapat dipertahankan, “Semoga Predikat sebagai Kab/Kota peduli HAM untuk Tahun 2017, kita dapat kembali meraih penghargaan,” harapnya.
Tim Kanwil Kemenkumham Sulbar yang terdiri dari pejabat Bidang HAM dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, bapak Baroto, SH., MH, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang telah memfasilitasi dalam terlaksananya kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Baroto, SH., MH menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan amanah yang harus kita laksanakan bersama sebaik-baiknya sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014. “Negara telah menitipkan melalui Kementerian Hukum dan HAM mengupayakan agar penegakan HAM, khususnya di Kabupaten Mamuju Utara ini dapat terpenuhi, “ ujarnya. “Untuk itulah, melalui kegiatan Pemilihan Kabupaten/Kota Peduli HAM, dapat diidentifikasi Kab/Kota mana saja yang telah melaksanakan amanah tersebut,” lanjutnya.
“Diharapkan dengan dilaksanakan Sosialisasi Penguatan RANHAM ini, peserta dapat lebih memahami makna RANHAM dan dapat menerapkan program pembangunan infrastruktur yang berbasis HAM,” tutupnya.
(Wardi _ HAM)
