Diskusi Terfokus Pengentasan Pekerja Anak Dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Jakarta, ham.go.id – Pekerja anak di Indonesia masih ditemukan pada sektor perkebunan, rumah tangga, dan pertambangan. Pada sektor perkebunan misalnya, tidak jarang anak-anak bekerja di perkebunan tembakau. Hal ini dibahas dalam diskusi mengenai pengentasan pekerja anak yang dilaksanakan di kantor Direktorat jenderal HAM, Kamis (10/08).

Menurut Andreas Harsono, Human Rights Watch, peraturan pelarangan mempekerjakan Anak sudah banyak, namun pengawasan ketenagakerjaan masih belum maksimal, terutama pelanggaran-pelanggaran di sektor informal (rumah tangga).

Selama rentang tahun 2008 hingga 2016, Pengawas dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat telah ada penarikan 80.000 Pekerja Anak melalui Program Penarikan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan. Adapun Tahun 2017, menurut Aris dari Kementerian Ketenagakerjaan, menyatakan telah dilakukan penarikan 17.000 Pekerja Anak dari target 6.000 Pekerja Anak. Penarikan ini juga didukung oleh corporate social responsibility (CSR) beberapa perusahaan. Namun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan belum maksimal melakukan pengawasan ketenagakerjaan karena jumlah Tenaga Pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang perlu diawasi.

Dalam sektor pertambangan, telah ada Inspektur Pertambangan yang berkewajiban untuk mengevaluasi dan berwenang untuk mengunjungi areal pertambangan minimal setahun sekali. Menurut Rahmat dari Kementerian ESDM, angka Pekerja Anak di sektor migas tidak signifikan karena hampir seluruh perusahaan hanya mempekerjakan karyawan minimal lulusan SMA. Dalam beberapa inspeksi mendadak, PPNS Kementerian ESDM dapat mempidanakan penambang tanpa izin.

Berkaitan dengan isu Pekerja Anak di sektor perairan (jermal), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membentuk Tim HAM yang bertugas untuk menganalisis isu-isu HAM di sektor kelautan dan perikanan. Berdasarkan analisis tersebut, diduga Pekerja Anak berada di pengolahan ikan di darat yang salah satunya dikarenakan faktor keluarga, bukan di sektor perairan (jermal).

Upaya pencegahan Pekerja Anak lainnya antara lain dengan pemberlakuan lima (5) hari kerja di sekolah yang diharapkan untuk memperkecil angka Pekerja Anak. Menurut Dwi Komala, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mendukung penghapusan Pekerja Anak, antara lain Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015, dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015.

Selain itu, Kementerian Sosial juga aktif melakukan rehabilitasi sosial dan integrasi sosial bagi mantan Pekerja Anak dari Pekerjaan Terburuk. Menurut Arif Rohman, rehabilitasi sosial dan integrasi sosial ini penting dilakukan sebelum anak-anak tersebut kembali ke lingkungan pendidikan. Selain itu, Kementerian Sosial juga sedang melakukan reformasi panti asuhan dengan menggunakan pendekatan “Anak Lebih Baik Dengan Orang Tua”.

Menurut Asdep Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani, selain sektor perkebunan, rumah tangga, dan pertambangan, akhir-akhir ini Anak juga sudah mulai dipekerjakan di sektor pariwisata. Alasan mempekerjakan anak yang paling klise adalah karena masalah ekonomi keluarga (kemiskinan), meskipun menurutnya hal ini tidak dapat dijadikan alasan. Marwan mengungkapkan bahwa perlu ada alternatif teknologi sehingga dapat menghindari Pekerja Anak maupun Dewasa dari hal-hal atau paparan zat-zat berbahaya saat bekerja, serta meringankan beban kerja Anak apabila Anak terpaksa bekerja. Selain itu, Marwan juga menekankan bahwa harus ditingkatkan pengawasan pelarangan Anak bekerja di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak, baik di perusahaan besar maupun plasma. (ang)

Post Author: operator.yankomas1