Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM telah melakukan pertemuan dan audiensi dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan UNDP Regional Bangkok membahas mengenai dukungan program di bidang Bisnis dan HAM bertempat di Ruang Rapat Direktur Jenderal HAM, Jakarta.Rabu (7/2).
UNDP telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal HAM yang pada kesempatan ini, utusan UNDP terdiri dari wakil pada UNDP Indonesia dan UNDP Regional Bangkok. Sedangkan, Direktorat Jenderal HAM terdiri dari Direktur Jenderal HAM, Direktur Kerja Sama HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktur Informasi HAM, dan pejabat pada Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri;
Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai inisiatif dan peningkatan implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia. UNDP telah melakukan beberapa identifikasi terhadap negara-negara di Asia Tenggara yang telah memiliki agenda Bisnis dan HAM, dan Indonesia merupakan salah satu dari negara tersebut. UNDP juga telah melihat adanya komitmen kuat dari Pemerintah Indonesia untuk memajukan Bisnis dan HAM di Indonesia;
Salah satu fokus UNDP adalah mendorong negara-negara untuk memiliki Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN Bisnis dan HAM). Disampaikan bahwa, Thailand berencana untuk mengesahkan RAN Bisnis dan HAM-nya pada bulan September 2018, sedangkan Malaysia saat ini sudah berinisiatif untuk menyusun RAN dimaksud. UNDP juga menyambut baik kehendak Pemerintah Indonesia yang memiliki inisiatif untuk menginkorporasikan Bisnis dan HAM ke dalam RANHAM. Namun demikian, UNDP juga memberikan usul agar aksi Bisnis dan HAM dapat diberikan ruang khusus dalam RANHAM generasi berikutnya, misalnya dengan memberikan lampiran tersendiri terkait aksi Bisnis dan HAM di Indonesia;
Selanjutnya, melalui Kemenkumham sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang HAM, UNDP menyampaikan keinginannya untuk mendukung program Kemenkumham dalam meningkatkan kesadaran dan memajukan Bisnis dan HAM di Indonesia.
Wakil dari Indonesia menyampaikan bahwa, “saat ini Ditjen HAM sedang menyusun modul Bisnis dan HAM bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pelaku usaha, serta berencana untuk melakukan sosialisasi modul tersebut kepada K/L terkait dan pemerintah provinsi” ungkapnya. Ditjen HAM sangat menyambut baik inisiatif UNDP dan berharap dengan dukungan UNDP dapat memberikan langkah konkrit dan aplikatif bagi peningkatan kesadaran dan pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia;
Dilandasi dengan visi yang sama terhadap Bisnis dan HAM, Ditjen HAM dan UNDP sepakat untuk bekerja bersama lebih lanjut dalam program peningkatan kesadaran dan pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia bagi pemangku kepentingan terkait.(sa)
