Jayapura, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyelenggarakan rapat koordinasi penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Jayapura, Senin (26/02). Rapat dihadiri oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, Staf ahli Gubernur Papua,Simeon Itlay, mewakili Pemerintah Provinsi Papua.
Direktur Jenderal HAM memberikan motivasi dan dorongan kepada para peserta yang hadir dari seluruh Kabupaten/Kota di Papua untuk melaporkan capaian Aksi HAM daerah yang dilakukan dalam 4 tahapan pelaporan setiap tahunnya, juga mengajukan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua mengajukan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dengan mengisi formulir lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Sejalan dengan himbauan Direktur Jenderal HAM, Staf Ahli Gubernur Papua menginstruksikan kepada semua undangan dari Kabupaten/Kota yang hadir mendukung sepenuhnya program-program yang berprespektif Hak Asasi Manusia sehingga program tersebut tepat sasaran. “jangan lupa untuk melaporkan segala program yang dikerjakan, karena kita di papua bukan tidak mengerjakan tapi tidak melaporkan, jika kita tidak melaporkan maka pemerintah pusat dapat berpendapat kita tidak mengerjakan” tambahnya.
Penyampaian hal teknis pelaporan capaian Aksi Hak Asasi Manusia Daerah disampaikan oleh Andi Taletting Langi, Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Jenderal HAM. Kemudian dilanjutkan oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala yang menyampaikan teknis mendapatkan kriteria daerah Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan memaparkan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan Kriteria Peduli Hak Asasi Manusia, khususnya dari Papua yaitu Tahun 2015 Kota Jayapura, Tahun 2016 nihil, dan Tahun 2017 Kabupaten Mimika mendapat kriteria Peduli HAM dan Kabupaten Puncak Jaya Mulai Peduli.
Tujuan dari Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yaitu untuk mendorong seluruh Kabupaten/Kota mengajukan sebagai Pemerintah Daerah yang peduli Hak Asasi Manusia melalui program pembangunan yang telah dilaksanakan di masing-masing daerah.
