Rapat Persiapan Tim Verifikasi terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM

Padang, ham.go.id – Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM berpedoman pada prinsip HAM. Dengan adanya Permenkumham Nomor 27  tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM maka kualitas layanan di unit kerja lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu ditingkatkan yang harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan.  Pelayanan Publik berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pemberian penghargaan ini adalah sebagai acuan, motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh UPT untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM.(9/10)

Tim verifikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melaksanakan rapat persiapan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Verifikasi yakni Kepala Kantor Wilayah dan sebagai peserta anggota tim dari Divisi Administrasi, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Imigrasi, dan Divisi Pemasyarakatan. Rapat ini membahas teknis pelaksanaan, pembagian tugas dan waktu pelaksanaan dalam kegiatan verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh UPT di Sumatera Barat agar bisa mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM yang akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. (LE)

Post Author: kanwilsumbar