Balikpapan-Ditjen HAM. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Tahun 2018 dan Implementasi Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016, yang diselenggarakan oleh Ditjen HAM C.q. Direktorat Kerja Sama HAM bekerja sama dengan FNS (Friedrich Naumann Stiftung) Jerman, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Utara. di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan.senin(22/10)
Rapat Koordinasi Teknis menghadirkan 70 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi; Direktur Kerja Sama HAM, Arry Ardanta Sigit; Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri, Andi Taletting Langi, dan Moderator Kadiyankumham, Kanwil Kaltim, Santun Siregar.
Tujuan kegiatan tersebut untuk mengevaluasi pelaporan aksi hak asasi manusia daerah tahun 2018 dan pengumpulan data terkait beberapa indikator pemenuhan hak asasi manusia di beberapa daerah khususnya kaltim dan kaltara, mengingat bahwa capaian implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di beberapa daerah masih kurang optimal.
Acara rakor telah diikuti oleh wakil dari 8 dari 10 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dan 2 dari 5 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah daerah yang tidak hadir adalah wakil dari Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan.
Direktur Jenderal HAM membuka acara tersebut menyatakan bahwa “Pada intinya telah disampaikan agar capaian implementasi Perpres 33/2018 dan Permenkumham 24/2016 yang telah baik dapat dipertahankan, sedangkan yang masih belum/kurang baik agar dapat lebih ditingkatkan pelaksanaan dan capaiannya” Ujarnya. Dalam pembukaan acara rakor, telah disampaikan sambutan pembukaan oleh Kakanwil Kemenkumham Kaltim, Agus saryano, dan wakil FNS, Anung Nurachmi. Diharapkan capaian Aksi HAM dan Kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara dapat lebih meningkat.(sa)
