Jenewa, ham.go.id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mengirim 3 delegasi untuk hadir dalam 7th Annual Forum on Business and Human Rights, yang dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 November 2018, di Jenewa. Dalam Forum Bisnis dan HAM 2018 yang membahas tema “Business Recpect to Human Rights: Building on What Works Ditjen HAM mengirimkan Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri, Andi Talleting Langi, Kepala Bagian PPL, Slamet Pramudji, serta Kasubag TU Pimpinan, Humas dan Protokol, Apri Setyawan Priantoro.
Forum dibuka dengan pernyataan dari Komisioner Tinggi untuk HAM, (KTHAM), Michelle Bachelet, dan Chairperson Working Group on Business and Human Rights (Chairperson on WG on BHR), Dante Pesce (Chile).
KTHAM menyambut baik Forum on Business and Human Rights (FBHR) dengan peserta yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sesuai dengan fokus tahun ini yang menekankan pada pilar kedua UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), bisnis memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan HAM. Oleh karena itu kolaborasi antara bisnis, pemerintah dan masyarakat madani sangat penting. KTHAM sangat mengapresiasi peran aktivis pembela HAM dalam bisnis seperti Kailash Satyarthi, penerima Noble Peace Prize karena upayanya memberantas child labor.
Penerima Noble Peace Prize, Kailash Satyarthi menyampaikan “pada intinya dengan niat baik, upaya untuk mempromosikan HAM, melindungi hak-hak anak-anak dari dunia bisnis dapat dilakukan walaupun terdapat berbagai tantangan dan memerlukan waktu,” ungkapnya.
Delegasi RI (Delri) pada FBHR 2018 dipimpin oleh Asdep Tata Kelola Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku focal point nasional isu Bisnis dan HAM, Sekretariat Kabinet, dan PTRI Jenewa. Turut hadir dalam sesi FBHR kali ini wakil Komnas HAM serta kalangan LSM dan bisnis, termasuk Indonesia Global Compact Network.
Indonesia berperan aktif dalam Forum tahun ini di mana tidak hanya Delri menjadi pembicara namun juga kalangan bisnis dan LSM. Tahun ini terdapat peningkatan partisipasi dan peran aktif dari kalangan bisnis.
Kemajuan Indonesia dalam implementasi UNGP mendapatkan apresiasi dan kiranya perlu terus digaungkan di tataran internasional sebagai suatu model. Hal ini akan memperkuat diplomasi Indonesia untuk agar pasar/otoritas negara lain lebih apresiatif terhadap produk ekspor unggulan Indonesia yang bersertifikasi “sustainable plus penghormatan HAM”. Tindak lanjut ini dapat dikoordinasikan juga dengan Focal Point BHR Indonesia dibawah Kemenko Perekonomian yang didukung juga oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia diharapkan dapat menuntaskan beberapa agenda bisnis dan hak asasi manusia agar pada forum ke depan dapat menyampaikan kemajuan isu tersebut khususnya rencana terintegrasinya bisnis dan HAM dalam RANHAM generasi berikutnya.
