Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Dr. Mualimin Abdi beserta jajarannya menerima audiensi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bengkulu dan jajarannya. Rombongan yang berjumlah 42 （empat puluh dua）orang merupakan perwakilan Bagian Hukum pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Bengkulu diterima di Ruang Rapat Utama Ditjen HAM, Selasa (26/03). Adapun maksud dan tujuannya adalah membahas seputar koordinasi terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM).
Mualimin menyambut baik kehadiran para pejabat Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Bengkulu, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pemprov Bengkulu) dan Kepala kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bengkulu ke Ditjen HAM. Menurutnya, hal ini akan membuat koordinasi antara Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham Bengkulu, dan Pemprov Bengkulu semakin baik.
Dalam sambutannya Dirjen HAM menyampaikan, “Soal KKPHAM, Bengkulu ini dapat semua, jadi kewajiban Bapak dan Ibu untuk mempertahankan prestasi itu,” ucap Mualimin memotivasi para tamu dari Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, Mualimin turut mengapresiasi kinerja Kakanwil Bengkulu, Ilham Jaya. Menurut Mualimin, capaian Bengkulu dalam RANHAM dan KKPHAM tidak bisa dilepaskan dari baiknya koordinasi antara Kakanwil Bengkulu dan Pemprov Bengkulu.
“Saya mengapresiasi pak Kakanwil yang sudah mendorong Pemprov (Bengkulu) untuk terus berkoordinasi dengan kami, ini menunjukan bahwa koordinasi Kakanwil dengan Pemprov telah terjalin dengan sangat baik,” tutur Dirjen HAM.
Lebih lanjut, Mualimin meyakini, bahwa langkah Pemprov dan Kakanwil Bengkulu yang terus berkoordinasi secara intensif dengan Ditjen HAM akan diduplikasi oleh daerah lainnya. “Kalau mereka dengar begini (adanya koordinasi yang baik), Kanwil-kanwil lain juga akan ingin melakukan hal serupa,” imbuh Mualimin dengan optimis.
Mualimin menjelaskan, implementasi HAM di daerah berkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah dalam kesejahteraan masyarakat. “Kalau 10 Kabupaten dan Kota sudah Peduli HAM sejatinya, para Walikota dan Bupati sudah mensejahterakan masyarakatnya,” kata Dirjen HAM
Kakanwil Bengkulu, Ilham Jaya, mengungkapkan pelaksanaan KKP HAM dan RANHAM di Bengkulu didukung penuh oleh para kepala daerah di Bengkulu. “Tanpa ada keinginan dari gubernur, bupati dan walikota ini akan susah,” ucap Ilham.
Dalam pertemuan yang juga turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di Ditjen HAM tersebut, disediakan forum untuk konsultasi dan diskusi. Para Pejabat Tinggi Pratama menyampaikan sejumlah hal mengenai _agenda_ yang tengah dikerjakan dan rencana ke depan di daerah seperti pos pengaduan masyarakat dan pelayanan publik berbasis HAM.（HUMAS Ditjen HAM）
