Jakarta, ham.go.id – Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon, bersama jajaran, mengunjungi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia membahas mengenai integrasi Produk Hukum yang ada di Direktorat Jenderal HAM untuk dapat diakses melalui standar JDIH. Pertemuan tersebut disambut oleh Direktorat Informasi HAM yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengelolaan TIK beserta jajaran dan Subdirektorat Perpustakaan dan Dokumentasi, Kamis (04/04).
Yasmon mengatakan bahwa pada enam tahun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH, BPHN telah menyuarakan JDIH ke instansi lain, namun di dalam internal Kementerian Hukum dan HAM sendiri tidak ada, kecuali Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi. BPHN juga telah mengembangkan sistem JDIH yang lebih terstandar sehingga nantinya JDIH semua Kementerian/Lembaga akan terintegrasi pada JDIH Nasional secara automatis.
Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pengelolaan TIK, Tarwo, menyambut integrasi tersebut dan akan mengupayakan segera mungkin demi tercapainya JDIH yang komprehensif dan terintegrasi.
