Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pelayanan publik berbasis HAM di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Senin (22/4). Dalam kegiatan tersebut, Dirjen HAM menjelaskan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan persoalan HAM.
“HAM itu sekali lagi itu kan mandat konstitusi. Kemudian di dalam konstitusi terang dan jelas bahwa penghormatan hingga pemajuan menjadi tanggung jawab negara khususnya pemerintah,” ucap Mualimin di hadapan para peserta sosialisasi.
lebih lanjut, Dirjen HAM juga menekankan karena merupakan bagian pemerintah, maka tanggung jawab HAM juga melekat pada para pejabat dan pegawai di lingkungan kemenkumham. “Jangan katakan lagi, HAM bukan urusan gue. di pundak bapak ibu ini melekat tanggung jawab terhadap HAM,” imbuh Mualimin
Selain itu, Dirjen HAM juga turut mengupas sejumlah hal yang perlu diperhatikan bagi para pejabat di UPT agar tidak melanggar HAM. “Tidak bisa di antrian kita harus meminta ibu hamil, orang yang sudah tua, dan disabilitas disamakan dengan yang fisiknya sehat,” ujar Dirjen HAM mencontohkan.
Dirjen HAM menyayangkan jika masih ada yg memandang sebelah mata mengenai HAM. Dirjen HAM membandingkan hukum dengan HAM. Kedua hal tersebut, menurut dirjen HAM memiliki kemiripan. “sebagaimana hukum, HAM juga dimulai dari dalam kandungan hingga nanti dikebumikan” tutur Dirjen HAM
Atas dasar itu, Mualimin menambahkan, HAM sangat berhubungan dengan setiap aspek kehidupan manusia. “Padahal gerak langkah kehidupan manusia pasti sangat berkait erat dengan HAM,” ujar Mualimin.
Senada dengan pernyataan Dirjen HAM, Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bambang Sumardiono, menuturkan masih ada pihak yg mengesampingkan HAM. Kendati demikian, Bambang menilai kondisi HAM di Indonesia semakin membaik. “Tapi, sekarang (HAM) sudah sangat digalakan,” ujar Bambang.
Kegiatan sosialisasi pelayanan publik berbasis HAM di Kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta kali ini juga turut dihadiri para pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, dan pegawai di lingkungan Kanwil dan UPT di DKI Jakarta. (Humas Ditjen HAM)
