Jakarta, ham.go.id – Ditjen HAM menerima kedatangan sejumlah pejabat Bappeda dan Biro Hukum pemerintah provinsi dan Bagian Hukum kabupaten kota dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (20/6). Kedatangan para pejabat dari Sulut ke Ditjen HAM adalah dalam rangka rapat konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Ditjen HAM pagi ini dibuka oleh Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja. Dalam pertemuan ini, Direktur Kerja Sama mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Sulut yang telah melaksanakan RANHAM dengan baik. Ia berharap rapat konsultasi dan koordinasi kali ini bisa meningkatkan pelaksanaan RANHAM di Sulut ke depannya.
Usai pembukaan, Kasubdit KDN dan RANHAM Wil. II, Sofia Alatas, memaparkan capaian Sulut dalam pelaksanaan RANHAM. Sejalan dengan Direktur Kerja Sama, Sofi mengapresiasi kinerja Sulut dalam melaksanakan RANHAM. Meski demikian, Sofi juga memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan yang perlu ditingkatkan. “Kami berikan kesempatan bagi bapak dan Ibu kiranya adalah persoalan yang hendak disampaikan,” ucap Sofia mengakhiri sesi paparan terkait RANHAM
Di tengah paparan, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, tiba di ruang rapat. Mualimin menyalami setiap peserta yang hadir di ruang rapat. Mengingat adanya agenda lain, Dirjen HAM mengucapkan permohonan maaf tidak bisa mengikuti kegiatan rapat kali ini. Sebelum pamit pergi, Dirjen HAM beserta para peserta rapat berfoto bersama.
Selain mengulas mengenai pelaksanaan RANHAM, Kasubdit KDN dan RANHAM Wil. II juga memaparkan mengenai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Sofia mengingatkan agar pihak Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi terlebih dulu dengan Pemerintah Provinsi sebelum menyampaikan laporan KKPHAM ke Kanwil Kemenkumham. (Humas Ditjen HAM)
