Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020-2024, Ditjen HAM bekerja sama dengan Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyelenggarakan rapat koordinasi di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (28/8). Rapat koordinasi yang mengundang sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait tersebut membahas mengenai integrasi Bisnis dan HAM ke dalam RANHAM 2020-2024.
Mewakili Direktur Jenderal HAM, Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja membuka rapat koordinasi RANHAM kali ini. Dalam sambutannya, Bambang Iriana mengutarakan pentingnya pengintegrasian Bisnis dan HAM dalam RANHAM yang akan disusun. Tidak sedikit, menurut Bambang aktivitas bisnis berpengaruh pada hak-hak mendasar masyarakat seperti lingkungan yang sehat, hak-hak masyarakat adat, dsb. Hal ini dilandasi atas temuan-temuan dalam baseline study Bisnis dan HAM yang sempat dilaksanakan beberapa waktu silam oleh ELSAM.
Sehubungan dengan itu, Direktur Kerja Sama HAM, meminta saran dan masukan kepada stakeholder yang hadir pada siang itu untuk merumuskan lebih lanjut proses pengintegrasian bisnis dan HAM ke dalam RANHAM.
Tim ELSAM dan Direktorat Kerja Sama HAM telah menyajikan paparan mengenai isu-isu dalam bisnis dan HAM yang akan dimasukan ke dalam RANHAM. Pada kesempatan itu, terdapat silang pendapat antara para peserta rapat. Salah satu topik yang menarik adalah mengenai kesiapan korporasi dalam mendukung bisnis dan HAM. Diharapkan, pengimplementasian bisnis dan HAM di dalam RANHAM tidak memberatkan dunia usaha. (Humas Ditjen HAM)
