Jakarta, ham.go.id – Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM, Tjahjo Kumolo, menyelenggarakan rapat perdana bagi para Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (2/10). Dalam pengarahannya, Tjahjo menginstruksikan sejumlah hal dalam rapat yang dihadiri oleh para pimpinan tinggi madya tersebut.
“Pertama saya sampaikan bahwa apa yang menjadi keputusan Pak Laoly tetap kita pegang, kedua tidak mengambil keputusan strategis dengan mengeluarkan peraturan menteri atau instruksi dari eselon 1 kecuali sesuatu yang sifatnya mendesak atau keputusan dari kabinet serta untuk segera menyusun memo atau catatan kinerja selama lima tahun terakhir,” ucap Tjahjo mengawali rapat.
Tjahjo juga turut mendiskusikan seputar perkembangan isu aktual di dalam negeri terkait pembahasan RKUHP, perkembangan seputar Papua, serta tantangan keamanan seperti HTI di tanah air. Tjahjo mengharapkan para pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk memonitor perkembangan isu-isu tersebut.
Tjahjo juga turut menanyakan mengenai komunikasi antara Ditjen HAM dan Komnas HAM dalam menyikapi isu-isu HAM aktual. Menanggapi pertanyaan dari Plt Menteri Hukum dan HAM, Dirjen HAM, Mualimin Abdi menyatakan bahwa komunikasi yang dijalin antara Ditjen HAM dengan Komnas HAM sangat baik. “Kami sering kali melakukan komunikasi dengan Komnas HAM terkait dengan sosialisasi dan pemahaman HAM di masyarakat serta mengenai program kita yaitu Kabupaten Kota Peduli HAM,” imbuh Mualimin.
Pada kesempatan itu Tjahjo juga berharap masing-masing unit eselon 1 untuk bisa segera mengejar serapan anggaran. “Masih ada waktu dua bulan lagi, Saya harap serapan anggaran untuk menjadi perhatian bersama,” ujar Tjahjo. (Humas Ditjen HAM)
