Koordinasi dan Konsultasi Pelayanan Publik Berbasis HAM Bersama Ombudsman Republik Indonesia

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM khususnya tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 mengenai Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di ruang Rapat Ombudsman RI, Kamis (27/2).

Perwakilan Direktorat Jenderal HAM di wakili oleh adalah Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM (Johno Supriyanto), Kasubdit Perencanaan dan Teknis Diseminasi dan Penguatan HAM (Bertha Erliana Saragi), Kasubdit Diseminasi dan Penguatan Wilayah II (Olivia Dwi Ayu), Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah III (Novie Soegiharti), Kepala Seksi Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah II C, (M. Dimas Saudian) dan Staf Subdit Diseminasi dan Penguatan Wilayah II (Radhitya Syamsuprakarsa). Sedangkan Perwakilan Ombudsman RI dihadiri oleh Anggota Ombudsman (Prof. Adrianus Eliasta Meliala), Asisten Utama (Dominikus Dalu), Kepala Keasistenan Tim Substansi 1 (Siti Uswatun Hasanah) serta para staf Keasistenan Tim Substansi 1.

Program kerja Direktorat Jenderal HAM mengenai Pelayanan Publik yang Berbasis HAM sejalan dengan program pengawasan pelayanan publik yang telah dijalankan oleh Ombudsman. Pengawasan tersebut dilakukan melalui cara pasif yaitu menunggu adanya laporan/pengaduan dari masyarakat dan juga pro aktif yaitu dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke beberapa layanan Pemerintahan.

Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM (Johno Supriyanto) menyampaikan ‘’Penilaian Pelayanan Publik khususnya yang berbasis HAM itu perlu dilakukan mengingat banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham yang menjadi garda terdepan untuk melayani masyarakat, yaitu seperti Direktorat Imigrasi, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Direktorat Kekayaan Intelektual dan juga Direktorat Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan.’’ ungkapnya. Pelayanan Publik Berbasis HAM tidak hanya memberikan pelayanan kepada publik dengan prinsip HAM untuk kelompok rentan namun juga memastikan ketersediaan fasilitas, petugas yang siaga, dan kepatuhan pejabat serta pegawai pelaksana.

Asisten Utama Ombudsman RI (Dominikus Dalu) menjelaskan ‘’selama ini Ombudsman serta Kementerian Hukum dan HAM telah banyak melakukan kerjasama dalam hal Pelayanan Publik, salah satunya sidak Pelayanan ke beberapa UPT Kemenkumham, juga dalam penyebarluasan Survey Kepatuhan Pelayanan Publik kepada beberapa UPT Kemenkumham, dalam hal pemenuhan HAM perlu dilihat kembail mengenai hak dan kewajiban ’’.  Sedangkan Prof. Adrianus Eliasta Meliala selaku Anggota Ombudsman mengatakan ‘’Ombudsman selama ini dianggap hanya bisa melakukan penilaian terhadap pelayanan publik yang memang nyata / terlihat. Hal tersebut akan mudah dipatahkan bilamana penilaian dari hulu ke hilir dapat dilakukan dengan maksimal. Karena selama ini dilihat bahwa pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat bila terlihat buruk berarti ada kesalahan internal yang dilakukan.’’ ungkapnya.

Program-program Ombudsman mengenai pelayanan publik berangkat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mengatur standar sarana dan prasarana Pelayanan Publik , dengan indikator penilaian berupa Indeks Survey Kepatuhan Pelayanan Publik, sedangkan UPT Kemenkumham melaksanakan pelayanan publik berdasarkan Permenkumham No. 27 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan indicator penilaian berupa IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Untuk itu Ombudsman RI siap untuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal HAM dalam mendukung Pelayanan Publik berbasis HAM dengan berbasis data dan metode penilaian kepatuhan. (ep)

Post Author: operator.info2