Jakarta, ham.go.id – dalam rangka sosialisasi Pos Yankomas dan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur secara virtual dengan mengundang Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM sebagai narasumber tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, Senin (15/6).
Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM , Johno Supriyanto menyampaikan kepada seluruh pegawai kantor wilayah beserta Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa timur bahwa walaupun ditengah masa pandemi covid 19 proses verifikasi dan penilaian pelayanan publik berbasis HAM tetap dapat berjalan. Beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan publik yang berkeadillan, baik dari segi aksesibilitas maupun dari segi daya guna. Untuk meningkatkan kualitas layanan di Unit kerja Kemenkumham penyelenggaraan pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan.
Verifikasi dan penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM akan tetap mengacu kepada Permenkumham No. 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM terhadap UPT Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Balai Harta Peninggalan. Dengan kriteria penilaian pelayanan publik berbasis HAM tetap didasarkan pada aksesibilitas, ketersediaan petugas, dan kepatuhan pegawai.
Johno Supriyatno menuturkan bahwa pelayanan publik yang prima bagi masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab pejabat dan pegawai pelaksana pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik berbasis HAM ini dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas bagi masyarakat. Terakhir beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM ini dapat dievaluasi, dan UPT yang mendapat penghargaan P2HAM pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya.(ep)
