Banjarmasin, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan menyelenggarakan Rapat Kerja Pelaporan Capaian Aksi HAM Tahun 2020 yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Pokok utama pelaksanaan ini, Kanwil Kemenkumham Kalsel berupaya menggenjot sekaligus mengajak seluruh stakeholder yang terkait dalam penilaian Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk berjuang, baik meraih maupun mempertahankan Predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun ini serta mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi data dukung Capaian Aksi HAM Daerah Tahun 2020 yang lengkap dengan cara pengisian yang benar.
Bertempat di Ruang Rapat Kakanwil, Senin (15/06) legiatan dilaksanakan secara virtual karena memperhatikan kondisi Pandemi Covid-19. Hadir pada kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah, Kepala Divisi Administrasi, Edy M.S. Hidayat, juga Kepala Bidang HAM, Kasubbid Pemajuan HAM. Sebagai peserta kegiatan Raker, perwakilan Biro Hukum Setda Prov. Kalsel, Bappeda Prov. Kalsel, Bappeda Kab/Kota se-Kalsel, Bagian Hukum Setda se-Kalsel, dan Anggota Tim Pelaporan Pelaksanaan Capaian Aksi HAM Prov. Kalsel.
Bertindak sebagai narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Agus Toyib dan Direktur Kerja Sama HAM Direktorat Jenderal HAM, Bambang Iriana Djajaatmaja, dengan moderator Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah. Kepala Kantor Wilayah, Agus Toyib menyampaikan, “Saya sangat mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan karena pada tahun 2019 lalu 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan ikut serta menjadi bagian program penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan hasil yang membanggakan, yakni 11 Kabupaten/Kota mendapatkan predikat Peduli HAM dan 2 kabupaten mendapatkan Predikat Cukup Peduli HAM. Untuk itu Tahun 2020 ini ditargetkan seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM,” ungkapnya.
Direktur Kerja Sama HAM Direktorat Jenderal HAM, Bambang Iriana Djajaatmaja selaku narasumber dalam kegiatan berujar, ”Aksi HAM Tahun 2020 terdiri dari 46 aksi, termasuk 5 aksi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah terdiri dari 5 aksi Provinsi dan 4 aksi Kabupaten/Kota. Adapun fokus aksi HAM Tahun 2020 adalah Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat Pelaporan dilakukan secara mandiri ke website Kantor Staf Presiden. Semoga Rapat kerja Pelaporan Capaian Aksi Hak Asasi Manusia 2020 dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah terhadap pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM dan Penilaian kriteria daerah Kabupaten/Kota peduli HAM”, tukasnya.
Kegiatan terbagi beberapa sesi yaitu, paparan dari para narasumber, yang dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab.
