Jeneponto, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan laksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam rangka mendorong Kabupaten Jeneponto jadi Kabupaten Peduli HAM (KKP HAM), Senin (07/07).
Kegiatan Koordinasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Meydi Zulqadri bersama JFU Bidang HAM yakni Arfiani Syafiuddin, Achyar Arafat M, Raniansyah, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Firmanullah. Tim diterima oleh Kepala Bagian Hukum Jeneponto, Mustakbirin di ruang kerjanya.
Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan untuk menyampaikan data dukung yang perlu dipersiapkan serta jadwal Pelaporan Penilaian KKP HAM Tahun 2020. Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Meydi Zulqadri menyampaikan bahwa koordinasi ini juga sebagai tindak lanjut instruksi Kepala Kantor Wilayah untuk menggencarkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, agar capaian KKP HAM tahun sebelumnya dapat ditingkatkan.
Sementara Kepala Bagian Hukum Jeneponto, Mustakbirin menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi terkait Penilaian KKP HAM yakni rotasi pegawai di OPD tertentu seringkali tanpa transfer pengetahuan dan data terkait serta koordinasi dengan OPD yang cukup terhambat karena Covid-19. Meski demikian, Bagian Hukum Jeneponto telah berkoordinasi dengan sejumlah OPD untuk menyiapkan data dukung terkait.
