Bogor, ham.go.id – Ditjen HAM Dorong Pemajuan HAM di Tanah air dan Tataran Global melalui Pengarusutamaan Bisnis dan HAM Pada acara Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam di Bogor, Kamis (9/7).
Setelah Indonesia kembali terpilih sebagai anggota dewan HAM PBB periode 2020 – 2022 memberi peluang besar bagi Pemerintah Indonesia dalam mendorong pemajuan HAM di tanah air dan tataran global. Dalam rangka menyelaraskan agenda dewan HAM PBB dengan kepentingan nasional, kegiatan FGD di Swiss Bell Hotel tersebut, turut mengundang Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, dan Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri sebagai Narasumber.
Dalam sesi paparan, Bambang menyampaikan bahwa KemenkumHAM terus mendorong pemajuan HAM di tanah air dengan serangkaian program seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM). “Sasaran strategis yang ingin dicapai KemenkumHAM dalam kedua program tersebut adalah terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM,” kata Bambang.
Selain mengulas mengenai kedua program tersebut, Bambang juga turut menyampaikan rencana Direktorat Jenderal HAM untuk mengarusutamakan HAM dalam dunia bisnis. “kita meningkatkan pemahaman pada para pemangku kepentingan agar norma dan perilaku dari aktivitas bisnis agar tidak mereduksi HAM,” ujarnya.
Pengarusutamaan bisnis dan HAM dinilai perlu untuk dikerjakan. Hal ini mengingat meski Bisnis dan HAM telah didorong melalui United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) sejak 2011 namun di tanah air masih belum banyak pemangku kepentingan yang mengenal. “Bisnis dan HAM ini adalah hal yang baru bagi pemangku kepentingan khususnya di daerah,” imbuh Bambang.
Ada pun fokus pengarusutamaan bisnis dan HAM yang tengah dikerjakan Direktorat Jenderal HAM ini akan menyasar pada tiga sektor yaitu perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Sejauh ini, Direktorat Jenderal HAM telah melakukan training of trainers, pembuatan risk checker, dan penyusunan modul Bisnis dan HAM bekerja sama dengan negara-negara sahabat dan mitra asing lainnya. (Humas Ditjen HAM)
