Jakarta, ham.go.id – Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman menyelenggarakan Webinar bertajuk “Dinamika Hukum Menjelang Era New Normal”, Senin, (13/7).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut, panitia mengundang Direktur Jenderal HAM menjadi salah satu narasumber.
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, mengungkapkan pemerintah telah berupaya untuk cepat dan responsif dalam menghadapi masa pandemi covid-19.
Guna melakukan penanganan covid-19 yang lebih optimal dalam masa genting dan dinamis tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi coronavirus disease 2019. “Padahal dulu, jarang sekali Perppu itu dikeluarkan, namun sekarang pada era covid-19 ini (pemerintah) menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan perppu,” kata Mualimin.
Lebih lanjut, Mualimin menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil dalam penanganan pandemi covid-19 juga merupakan pengejawantahan pemerintah selaku duty bearer Hak Asasi Manusia. “ Dalam era covid-19 ini banyak kelompok yang berpotensi terdampak mulai dari tenaga dan peserta didik, lansia, anak-anak, perempuan dan kelompok lainnya, karenanya pemerintah menerbitkan kebijakan tidak lepas sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia” imbuh Mualimin.
Mualimin juga menjelaskan alasan diterbitkannya salah satu kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang sempat ramai dibincangkan beberapa waktu silam terkait asimilasi bagi Warga Bina Pemasyarakatan. “ PermenkumHAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi itu adalah langkah yang diambil KemenkumHAM guna mencegah penularan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan karena mereka (WBP) berada pada risiko infeksi yang sangat tinggi,” kata Direktur Jenderal HAM.
Pada acara yang dilakukan secara daring ini, tidak kurang dari 250 peserta ikut menyaksikan. Tidak hanya mahasiswa dari fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman, sejumlah peserta juga tampak berasal dari kantor wilayah atau pun Unit Pelayanan Teknis Kementerian Hukum dan HAM. (Humas Ditjen HAM)
