Komitmen Pemerintah dalam Penyelesaian Peristiwa Talangsari melalui Jalur Non-Yudisial Kini Kian Pasti

Lampung, ham.go.id – Komitmen Pemerintah dalam menempuh jalur Non Yudisial kian pasti, hal ini dibuktikan dengan hadirnya pemerintah pada upaya penyelesaian dan pemulihan peristiwa Talangsari yang diupayakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (kabupaten Lampung Timur).

Ditjen HAM, melalui Direktur Yankommas, Iwan Santoso beserta jajaran Tim nya yang turut menjadi bagian Tim Terpadu dalam penangan penyelesaian peristiwa Talangsari ikut hadir dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam dalam upaya tindak lanjut memperkuat sinergi pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah, Rabu (15/07).

Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Iwan Santoso, yang ikut hadir dalam rapat di Hotel Golden Tulip tersebut menyampaikan bahwa penanganan peristiwa Talangsari telah menjadi pilot project dalam pemenuhan masyarakat terdampak ke depannya.

Iwan yang juga terlibat dalam tim terpadu mengakui tanpa adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten Lampung Timur, penanganan peristiwa Talangsari tidak akan berjalan dengan baik.

“Terimakasih Pak bupati dan jajaran yang telah membantu kerja kami selama ini dalam korban terdampak Talangsari,” kata Iwan

“Kami berharap di akhir upaya kita dalam penyelesaian peristiwa Talangsari ada suatu kesepakatan atau deklarasi bersama, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam waktu yg tidak lama,” imbuhnya pada kegiatan Bupati Lampung Timur tersebut.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, menyambut baik upaya yang dikerjakan pemeritah pusat dalam menangani peristiwa Talangsari melalui jalur non yudisial. “Kami sangat siap membantu dalam rangka penyelesaian peristiwa Talangsari dengan sebaik baiknya,” kata Zaiful.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pemajuan dan Pelindungan HAM Kemenkopolhukam, Rudi Syamsir, menyatakan apa yang tengah dikerjakan pemerintah di Talangsari tidak semata pada pemulihan masyarakat terdampak. “Harapannya upaya kita ini juga mampu menjadikan desa tempat masyarakat terdampak menjadi desa mandiri,” kata Rudi.

Dalam kegiatan ini, turut hadir kepala biro pelayanan korban dari LPSK, Dandim, dan Kapolres Lampung Timur. Rencananya usai rapat koordinasi hari ini, tim terpadu beserta sejumlah K/L dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan melakukan kunjungan ke Talangsari. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2

Leave a Reply