Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal HAM menghadiri kegiatan penyampaian laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2019, Kamis (23/7).
Pada penyampaian LHP BPK yang diselenggarakan di Graha Pengayoman tersebut, Kementerian Hukum dan HAM untuk kali ke lima meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengucapkan terimakasih atas kinerja seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang mampu mempertahankan opini WTP. “Pengalaman kita lima tahun ini sangat berharga…Saya percaya jika kita selalu bekerja secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien maka kita akan dapat mempertahankan WTP ke depannya,” ujar Yasonna pada kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM beserta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan unit pusat Kementerian Hukum dan HAM.
Anggota I BPK Hendra Susanto yang hadir dalam kesempatan ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM yang telah bekerja keras dalam meraih WTP. Meski demikian, Hendra menggarisbawahi bahwa meski telah meraih capaian tersebut ada sejumlah hal yang perlu untuk terus ditingkatkan.
Seusai kegiatan, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, RR. Risma Indriyani dalam rapat internal dengan jajarannya berpesan agar seluruh jajaran di Ditjen HAM semakin akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugas. “Opini WTP yang diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM harus menjadi penyemangat kita untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel,” ucap Risma. (Humas Ditjen HAM)
