Jakarta, ham.go.id – Gayung Bersambut kolaborasi kinerja Direktorat Jenderal HAM dengan Jajaran Pimpinan Tinggi, Para Staf Ahli menyambut baik pembahasan tentang Penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan Verifikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Bertempat di Ruang Rapat Staf Ahli Menteri, Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal HAM beserta jajaran Tim Instrumen Ditjen Ham mendapat masukan dari Para Staf Ahli Menteri dalam sebuah rapat tidak lanjut pembahasan Peraturan terkait KKP dan P2Ham, Jum’at (24/7).
Lebih Lanjut beberapa masukan dari Staf Ahli Menteri dalam rangka untuk memperkuat peran Kementerian Hukum dan HAM serta kewajiban Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Perpres RANHAM sehingga kemudian akan berlanjut pada indikator yang tersusun dalam Peraturan Menteri.
Begitu juga halnya dengan Pelayanan Publik berbasis HAM bahwa jika layanan publik sudah menjadi standar layanan dalam pelaksanaan seluruh unit teknis pelaksana yang berkaitan dengan layanan maka akan suatu dorongan lebih maju dan meningkat dengan langkah dapat di ajukan ke KemenPAN RB bahwa semua layanan publik dapat distandarkan berbasis HAM.
Selanjutnya para Pimpinan tinggi Pratama Ditjen HAM yang hadir memberikan paparannya mengenai KKP HAM dan P2HAM kemudian berlanjut dengan pembahasan indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM yang perlu dibuat peraturan atau pedomannya.
Kegiatan rapat ini adalah langkah awal dalam penilaian KKP HAM dan P2HAM di masa mendatang agar semakin baik. Selanjutnya akan disusun Peraturan Menteri yang diharapkan sudah ada harmonisasi pada bulan September dan diharapkan bisa selesai di bulan Oktober mendatang.
Empat Staf Ahli Menteri (SAM) hadir dalam kegiatan ini yaitu SAM bidang Sosial, Min Usihen, SAM bidang Ekonomi, Rajilu; SAM bidang Hubungan Antar Lembaga, Agus Hariadi dan SAM bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho. (Humas Ditjen HAM)
