Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi kembali hadir dalam Webinar series on Bisnis and Human Rights yang mengangkat tema “Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip PBB Mengenai Bisnis dan HAM (UNGPS ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS): Perlindungan Hak perempuan dan Lingkungan yang Berkelanjutan.” Kegiatan yang diselenggarakan oleh INFID ini dilakukan secara virtual melalui video conference dan dapat dilihat live di Youtube. (30/7)
Dalam paparannya Dirjen HAM menyampaikan,”Bicara mengenai HAM tentunya adalah seluruh Manusia yang sudah pasti harus mendapat perlindungan, Bisnis dan HAM menjadi hal yang juga perlu untuk dipikirkan perlindungan HAMnya,” ungkapnya.
Mualimin Abdi, menambahkan mengenai kebijakan Prioritas Kemenkumham di Bidang HAM yaitu Mengarusutamakan implementasi Perpres No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres No. 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019; Sosisalisasi dan implementasi Permenkum-ham No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM; Meningkatkan kemitraan dengan berbagai K/L dan Pemda untuk menunjang kelancaran pelaksanaan RANHAM dan KKP HAM; Meningkatkan kemitraan dengan berbagai lembaga yang bergerak di bidang HAM, seperti: Komnas HAM, KPAI, LPKS, LSM, OPD, dan sebagainya.
Dirjen HAM juga menjelaskan Rancangan Aksi HAM akan memasukan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai salah satu sasaran strategisnya, “Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan peluang usaha,” ungkapnya.
“Salah satu Aksi HAM yang masih dalam tahap diskusi adalah memberikan bantuan keuangan mandiri bagi perempuan kepala keluarga di bidang UMKM atau mengembangkan kebijakan untuk mempromosikan/ mendorong kewirausahaan perempuan,” tambah Mualimin.
Selanjutnya, ukuran keberhasilan untuk Aksi HAM tersebut berupa meningkatnya kemampuan wirausaha dan bisnis perempuan kepala keluarga dan Meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga yang mandiri secara ekonomi karena bantuan keuangan mandiri.
Kegiatan ini selain Dirjen HAM juga menghadirkan Direktur Ekskutif Jurnal Perempuan, Atnike Sigiro; Deputi Direktur Advokasi ELSAM serta Ketua Organisasi Puspita Bahari Demak, Masnuah dengan moderator ketua Kalyanamitra, Listyowati. (Humas Ditjen HAM)
