Bersama dengan seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal HAM beserta para pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal HAM mengikuti apel pagi di lapangan merah, Senin (3/8).
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, berkesempatan menyampaikan pengarahan pada kegiatan yang juga diikuti oleh Kanwil dan UPT secara daring pagi ini.
Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) menjadi topik utama dalam pidato Menteri Hukum dan HAM. “Saya tidak ingin program ini (WBK/WBBM) hanya di kertas semata namun program pembangunan zona integritas benar-benar berjalan dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Yasonna.
Menteri Hukum dan HAM memandang untuk mewujudkan WBK/WBBM maka seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM mesti bekerja lebih keras lagi. “ Yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat,” kata Yasonna.
Pada tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM kepada KemenPAN-RB selaku tim penilai nasional (TPN) untuk meraih predikat WBK/WBBM. Direktorat Jenderal HAM juga turut serta masuk ke dalam 520 satuan kerja yang diusulkan meraih predikat bergensi tersebut. Tahun sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 139 satker dengan hasil 39 Satker mendapat predikat WBK dan empat satker mendapat predikat WBBM.
Lebih lanjut, Yasonna juga menginstruksikan agar koordinator WBK/WBBM pada masing-masing unit eselon I untuk melakukan pengawasan pada satuan kerja dalam pemenuhan pengungkit pada aplikasi elektronik reformasi birokrasi (E-RB).
“Saya ingin setiap wilayah menargetkan minimal 70% dari satuan kerja yang diusulkan untuk bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020,” imbuhnya.
Usai kegiatan apel pagi, diselenggarakan konferensi pers. Menteri Hukum dan HAM menjawab satu per satu pertanyaan yang diajukan awak media. Selain menjelaskan mengenai rencana Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan WBK/WBBM, Menteri Hukum dan HAM juga menjawab mengenai pertanyaan seputar isu-isu faktual yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.
