Jakarta, ham.go.id – Pemulihan hak-hak dasar korban atau keluarga korban masyarakat terdampak peristiwa Jambu Keupok (Aceh Selatan) menjadi prioritas pemerintah. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut Kemenkopolhukam menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang sejumlah pemangku kepentingan Selasa (11/8).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, turut hadir pada acara rapat koordinasi di hotel Orchardz Jakarta pusat tersebut. Peristiwa Jambu Keupok, kata Mualimin, menjadi salah satu prioritas yang tengah ditangani oleh pemerintah.
“Harapannya, upaya penyelesaian peristiwa Jambu Keupok ini bisa melahirkan suatu deklarasi damai dan komitmen pemerintah agar peristiwa serupa tidak terulang kembali,” kata Mualimin.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Aceh Selatan Tgk Amran menyambut baik upaya pemerintah pusat yang memprioritaskan pemulihan hak-hak dasar korban/keluarga korban peristiwa Jambu Keupok. “Pemda mendukung upaya pemerintah, diharapkan juga turut melibatkan seluruh forkopimda di Aceh Selatan berdasarkan kearifan lokal,” tambahnya.
Rapat ini juga turut dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan dan Pemajuan HAM Kemenkopolhukam, Dandim, Kapolres, dan Kajari Aceh Selatan. (Humas Ditjen HAM)
