Jakarta, ham.go.id – Program Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM) merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemenuhan HAM. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada kegiatan rapat koordinasi evaluasi indikator KKPHAM yang diikuti Kantor Wilayah KemenkumHAM Jawa Timur beserta pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Rabu (12/8).
“29 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur telah meraih kategori peduli HAM pada tahun 2019, harapan Saya nanti capaian tersebut bisa dipertahankan, dan Sembilan kabupaten/kota yang belum mencapai kategori tersebut, mampu menyusul,” ucap Mualimin pada rapat yang diselenggarakan secara daring tersebut.
Mualimin juga mengungkapkan akan ada perbedaan dalam proses penilaian KKPHAM pada tahun ini ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Staf Ahli KemenkumHAM akan dilibatkan dalam verifikasi dan pendampingan selama proses penilaian KKPHAM.
Mualimin yang didampingi oleh Direktur Kerja Sama HAM mengajak para pejabat di wilayah Jawa Timur untuk senantiasa semangat mengerjakan program KKPHAM. “Sekali lagi saya gugah Bapak/Ibu agar terus bersemangat ke depan sehingga seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dapat meraih kategori peduli HAM,” jelasnya yang hadir dari ruangan rapat Direktur Jenderal HAM.
Usai dibuka oleh Direktur Jenderal HAM, kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan oleh Direktur Kerja Sama HAM dan Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Wilayah I. Selain membahas mengenai KKPHAM, RANHAM juga turut diulas dalam kegiatan rapat koordinasi pagi ini. (Humas Ditjen HAM)
