Jakarta, ham.go.id – Program Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM) merupakan komitmen serius pemerintah Indonesia dalam pemenuhan HAM di hadapan dunia internasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dalam rapat koordinasi teknis evaluasi indikator KKPHAM dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Selasa (18/8).
Dalam sambutannya, Mualimin mengakui selama tujuh tahun berjalan program KKPHAM masih didapati kendala dan tantangan teknis di lapangan. Karenanya, Direktur Jenderal HAM mengajak dan menyemangati para pemangku kebijakan di daerah untuk bekerja sama dalam program pemenuhan HAM ini. “Program ini (KKPHAM) memang bukan kontestasi, tetapi diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat,” ucap Mualimin pada rapat secara daring tersebut.
Berdasar capaian KKPHAM yang dinilai tahun lalu, tercatat ada 20 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang telah meraih predikat Peduli HAM. Lima Kabupaten/Kota mendapat predikat Cukup Peduli, tiga Kabupaten/Kota baru Mulai Peduli. Ada pun lima kabupaten/kota lainnya disayangkan masih belum mengirimkan datanya.
Lebih lanjut, Mualimin juga turut menyingung rencana evaluasi indikator dalam KKPHAM. “Evaluasi indikator ini rencananya akan mengundang K/L terkait dengan harapan mampu meningkatkan kualitas indikator yang ada sehingga penilaian KKPHAM kian berbobot,” ucap Mualimin yang hadir didampingi Direktur Kerja Sama dari ruang rapat Direktur Jenderal HAM.
Selesai menyampaikan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin oleh Direktur Kerja Sama HAM dan Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Wilayah I. Dalam kegiatan rakor teknis secara daring ini juga dibahas mengenai capaian aksi HAM pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada B.04 tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara. Masih didapati tiga kabupaten/kota di Sumatera Utara yang belum melaporkan aksi HAM nya. (Humas Ditjen HAM)
