Makassar, ham.go.id – Antusiasme membangun Pos Yankomas semakin berkembang di Kantor Wilayah. Kini, giliran Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Selatan menyelenggarakan pengukuhan Pos Yankomas, selasa (25/8).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Kakanwil KemenkumHAM Sulawesi Selatan beserta Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, dan Direktur Kerja Sama HAM turut menyaksikan secara langsung pengukuhan Pos Yankomas yang diselenggarakan di Hotel Gammara, Makassar.
Dalam sambutannya, Mualimin menyambut positif langkah Kakanwil beserta jajaran dalam rangka membangun Pos Yankomas di Sulawesi Selatan. Direktur Jenderal HAM berharap dengan pengukuhan ini, para pelaksana Pos Yankomas bisa lebih bersemangat ke depan dalam melayani pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
Direktur Jenderal HAM juga menekankan pelaksanaan Pos Yankomas mesti sejalan dengan semangat pelayanan publik berbasis HAM. ” Penyelenggaraan Pos Yankomas di Unit Pelayanan Teknis juga harus berorientasi pada pelayanan publik berbasis HAM,” imbuhnya.
“Sekali lagi saya ucapkan terimakasih pak kakanwil dan jajaran baik di Kanwil maupun di UPT, harapan kami ke depan masyarakat di Sulawesi Selatan akan semakin mudah mengakses layanan pengaduan HAM dengan berdirinya Pos Yankomas di UPT-UPT kita,” pungkas Mualimin pada kegiatan yang dihadiri para kepala UPT KemenkumHAM Sulawesi Selatan itu.
Selain pengukuhan, juga diselenggarakan loka karya Pos Yankomas bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF). Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Iwan Santoso yang menjadi narasumber dalam kegiatan loka karya ini menyampaikan materi mengenai mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
Selain memaparkan mekanisme pengaduan, Iwan juga turut menjelaskan mengenai laporan yang diterima Direktorat Yankomas terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Sulawesi Selatan selama tahun 2018-2020 (triwulan II). Kasus berkenaan dengan pertanahan menjadi yang paling banyak dilaporkan. (Humas Ditjen HAM)
