Ditjen HAM terjunkan tim ke Kota Singkawang untuk perkuat Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Singkawang, ham.go.id – Tim Direktorat Jenderal HAM melaksanakan penguatan pelayanan publik berbasis HAM di Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang pada rabu (26/8). Tim yang dipimpin oleh Novie Soegiharti, Kasubdit Diseminasi dan Penguatan HAM wilayah 1 didampingi oleh As’ad, kabid HAM Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat meninjau langsung Rutan Kelas IIB Mempawah, Lapas Kelas IIB Singkawang dan Kanim Kelas II Singkawang.
Penguatan pelayanan public berbasis ham di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat dilaksanakan sebagai respon belum adanya UPT di Kalimantan Barat yang meraih penghargaan pelayanan public berbasis HAM yang telah diselenggarakan mulai tahun 2018 dan 2019.
Penguatan pelayanan public berbasis HAM dimulai dari Rutan Kelas IIb Mempawah yang masih banyak kendala dalam memenuhi kriteria pada indicator pelayanan public berbasis ham sesuai dengan Permenkumham No 27 Tahun 2018. HM Hidayah selaku Karutan menyampaikan bahwa untuk merubah dan memenuhi sarana prasarana sesuai dengan pelayanan public berbasis ham tersebut masih butuh waktu karena belum tersedianya anggaran sepeerti pembangunan toilet khusus disabilitas yang masih belum tersedia karena masih menunggu program CSR dari Bank BRI.

Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Lapas Singkawang dan Kanim Singkawang. Pada kedua UPT di Kota Singkawang tersebut menyatakan siap untuk menyukseskan pelayanan public berbasis ham dan akan segera memenuhi sesuai indicator yang ada. Kepala kantor imigrasi singkawang, Tessar menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Singkawang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan siap meraih penghargaan pelayanan public berbasis HAM pada tahun 2020 ini.

Menanggapi semangat dari para kepala UPT, Novie mengingatkan kepada perwakilan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat untuk cermat dan hati – hati saat mengirim data dukung agar pelayanan yang sudah baik jangan sampai gagal hanya karena persoalan teknis. Novie juga menyampaikan apresiasi dan terus memberikan semangat untuk memperbaiki kualitas pelayanan public yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM. (ep)