Perkuat UPT dalam Implementasi P2HAM, Ditjen HAM Gelar Diseminasi HAM di Kanwil Kemenkumham DIY

Yogyakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan Diseminasi HAM di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/8). Diseminasi HAM yang diselenggarakan di Aula Kantor Imigrasi TPI Yogyakarta kali ini mengangkat tema Penguatan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dalam Mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)

Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Johno Supriyanto, menjadi narasumber dalam kegiatan yang diikuti oleh para pejabat di UPT baik Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Yogyakarta.

Johno menjelaskan P2HAM merupakan hal yang perlu diimplementasikan di UPT. “Diterbitkannya PermenkumHAM No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bertujuan memberikan acuan sekaligus memotivasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh UPT dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM,” ucap Johno.

Johno memaparkan P2HAM memiliki sejumlah prinsip yang harus dijalankan dimana salah satunya adalah non diskriminasi. “Dalam memberikan pelayanan kepada publik harus memperhatikan aspek keadilan, kita tidak boleh diskriminatif,” imbuhnya

Lebih lanjut, Johno juga menjelaskan mengenai kriteria dan mekanisme penilaian P2HAM. “Bilamana UPT telah memenuhi kriteria maka Menteri Hukum dan HAM akan memberikan Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada UPT terbaik pada saat Peringatan Hari HAM se-dunia,” jelas Johno.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Monica Dhamayanti yang juga hadir selaku narasumber pada kegiatan kali ini menyatakan bahwa tahun ini menjadi momentum untuk melakuan pembenahan dan perubahan. “Suatu saat nanti, kami dari Divisi Pelayanan Hukum akan mengunjungi langsung ke UPT-UPT,” terang Monica.

Mewakili Kakanwil KemenkumHAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Divisi Imigrasi Yayan Indriyana menyampaikan dan mengingatkan agar seluruh jajaran baik di UPT Imigrasi maupun Pemasyarakatan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam PermenkumHAM No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.

“Harapan kami tentunya, tahun ini seluruh UPT KemenkumHAM di Yogyakarta meraih penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM,” ucap Yayan. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2