Jakarta, ham.go.id – Penghargaan Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM) merupakan upaya KemenkumHAM untuk memotivasi pemerintah daerah melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.Demikian diutarakan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada acara rapat koordinasi evaluasi indikator penilaian KKPHAM se-provinsi Sumatera Selatan, Kamis (3/9).
“Kriteria dareah KKPHAM didasarkan pada sejumlah hak dasar yang kemudian hak-hak tersebut dijabarkan ke dalam indikataor struktur, proses dan hasil,” ujar Mualimin
Direktur Jenderal HAM mengakui masih didapati kendala dalam pelaksanaan program KKPHAM di lapangan. “Karenanya, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap capaian daerah pada program KKPHAM maupun menyangkut indikator yang digunakan (struktur, proses, dan hasil),”tutur Direktur Jenderal HAM pada agenda rapat yang diselenggarakan secara daring itu.
Lebih lanjut, Ia juga menerangkan mengenai capaian KKPHAM, kabupaten dan kota se-provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019. Dari 17 Kabupaten/Kota didapati 11 kabupaten/kota telah meraih predikat Peduli HAM, enam masuk kepada kategori cukup peduli HAM.
Pada kesempatan yang sama, Mewakili Kadivyankum KemenkumHAM Sumatera Selatan Siar Hasoloan menyatakan kerja sama dan sinergi dengan seluruh instansi baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota di Sumatera Selatan amat penting untuk menjalankan program KKPHAM. “Kami berharap untuk tahun 2020 seluruh kabupaten maupun kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat mencapai target yaitu mendapatkan penghargaan kabupaten kota peduli HAM,” tutur Siar.
Usai kegiatan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi di mana Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, dan Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Wilayah I, Ruth Marshinta menjadi narasumber.
Untuk diketahui, kegiatan rapat koordinasi evaluasi indikator penilaian KKPHAM se-Provinsi Sumatera Selatan terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dengan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF). FNF sendiri merupakan organisasi masyarakat sipil dari Jerman yang bergerak pada pendidikan demokrasi, HAM, dan ekonomi pasar. (Humas Ditjen HAM)
