Jakarta, ham.go.id – Program Kabupaten/Kota Peduli HAM akan dievaluasi. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dalam sambutan rapat evaluasi indikator penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM se-provinsi Sumatera Barat, Jumat (4/9).
“Tahun 2019-2020 merupakan tahun 7 (ketujuh) dari pelaksanaan Kriteria Daerah Kabupaten Kota Peduli HAM namun masih banyak kendala dan pelaksanaannya sendiri belum optimal,” ucap Mualimin dalam kegiatan yang terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) itu.Karena itu, menurut Mualimin, evaluasi terhadap capaian daerah pada Kabupaten Kota Peduli HAM maupun menyangkut indikator yang digunakan (struktur, proses dan hasil) penting untuk dikerjakan.
“Evaluasi indikator ini rencananya akan mengundang perwakilan K/L terkait dengan harapan mendapatkan masukan dan saran sehingga kualitas indikator ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM sehingga menjadi lebih objektif ke depannya,” imbuhnya pada rapat yang juga turut diikuti oleh Kadivyankum Sumatera Barat dan jajaran ini.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 ada 12 kabupaten/kota yang meraih predikat Peduli HAM, lima kabupaten/kota mendapat predikat cukup peduli HAM dan sementara dua lainnya mulai peduli HAM.
Head of Country Office of FNF In Indonesia and Malaysia, Almut Besold yang hadir dalam kegiatan daring mengapresiasi kerja sama yang telah dibentuk selama ini dengan KemenkumHAM. “Adalah kehormatan bagi kami mengingat di Kementerian ini (KemenkumHAM) kebijakan pemenuhan hingga pemajuan HAM dipusatkan,” jelasnya.Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi di mana Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja dan Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Wilayah I, Ruth Marshinta menjadi narasumber. (Humas Ditjen HAM)
