Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi hadir menjadi keynote speaker dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Indikator Kabupaten/Kota Peduli HAM se-Prov. Papua yang dilaksanakan secara virtual melalui video conference. (9/9)
Mualimin Abdi didampingi Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja menyampaikan dalam sambutannya, “Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab kita bersama yang juga ditegaskan dalam konstitusi untuk kita jalankan dalam setiap nafas kita,” ungkapnya.“kesadaran ini yang harus kita terapkan dalam diri tiap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dalam bekerja selalu menjunjung HAM sehingga dalam mendorong Kabupaten/Kota Peduli HAM terasa lebih ringan,” tambahnya.
Sebagai informasi capaian pelaksanaan program Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2018 yang dinilai di tahun 2019 di Provinsi Papua. Dari 29 Kab/Kota, yang dapat predikat kategori peduli HAM 1 Kab/Kota, yang dapat kategori predikat Cukup Peduli HAM ada 4 Kab/Kota, yang dapat kategori predikat Mulai Peduli HAM 3 Kab/Kota, yang belum mencukupi ada 5 Kab/Kota sedangkan 16 Kab/Kota tidak mengirimkan datanya.
Melalui kegiatan hari ini diharapkan mampu memotivasi Kanwil Kemenkumham Papua semakin meningkatkan kinerja dalam mendorong kabupaten/kota di Papua untuk mendapat predikat Peduli HAM. “di Papua ini memang memiliki geografis yang berbeda dengan Provinsi lain, namun saya harap ini tidak menjadi penghalang tapi menjadi pemicu untuk lebih kreatif dalam menjalankan pemajuan HAM di Papua,” jelas Mualimin Abdi.
Karena Program Kabupaten/Kota Peduli HAM ini bukan merupakan kontestasi tetapi diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukkan dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan ‘prestise’ daerah bersangkutan.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil Kemenkumham Papua, Murdjito Sasto, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Prov Papua, Wakil dari Friedrich Naumann Foundation (FNF), serta Wakil dari Biro Hukum dan Bappeda Prov. Papua. *(Humas Ditjen HAM)
