Bengkulu, ham.go.id – Kunjungi sejumlah UPT kemenkumham di Bengkulu, Direktur Jenderal HAM menyapa pengunjung pengguna layanan di Kanim kelas I TPI Bengkulu. Bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu dan jajarannya, Dirjen HAM sempatkan lawatannya untuk melihat langsung fasilitas layanan publik di UPT KemenkumHAM Bengkulu, Rabu (16/9).
Lawatan Direktorat Jenderal HAM ke UPT ini menjadi salah satu langkah dalam meninjau secara langsung implementasi pelayanan publik berbasis HAM dan Pos Yankomas di lapangan.
Kanim Kelas I TPI Bengkulu menjadi destinasi pertama lawatan kunjungan lapangan setelah kemudian berlanjut ke lawatan ke dua adalah Rutan Kelas II B Malabero. Di lokasi, Direktur Jenderal melihat langsung bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang dalam pelayanan Publik Berbasis HAM. Berdasar pantauan, mulai dari toilet khusus hingga ruang laktasi telah tersedia dengan baik di Kanim Kelas I TPI Bengkulu. Selain melihat langsung Dirjen HAM juga menyempatkan beramah tamah dengan para pengunjung yang hadir di Kanim Kelas I TPI Bengkulu. Sebagai informasi, dalam kesempatan ini tampak para pengunjung juga telah menaati protokol kesehatan.
Sesampainya di Rutan Kelas II B Malabero, Direktur Jenderal HAM dan rombongan disambut dengan atraksi kesenian dari para penghuni rutan. Sebagaimana di Kanim, Direktur Jenderal HAM juga melakukan pengecekan terhadap implementasi pelayanan publik berbasis HAM.
Didampingi Kakanwil dan Ka. UPT, Direktur Jenderal HAM berdialog dengan para penghuni rutan. Isu seputar protokol kesehatan di rutan juga didiskusikan dalam ramah tamah kali ini. Untuk diketahui, Rutan Kelas II B Malabero dalam mencegah penyebaran Covid-19 telah menerapkan kunjungan tanpa tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Terimakasih Pak Kakanwil dan seluruh jajaran di UPT yang secara baik mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM dan juga membangun Pos Yankomas. Semoga masyarakat di Bengkulu dapat merasakan manfaat yang sangat besar dari kita sebagai aparatur Pemerintah”, ucap Mualimin usai mengunjungi kedua UPT tersebut. (Humas Ditjen HAM)
