Jakarta, ham.go.id – Bersama dengan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Razilu, Direktorat Jenderal HAM membahas penyusunan draft target kinerja Tahun 2021, Rabu (21/10). Sekretaris Direktorat Jenderal HAM dan Direktur Kerja Sama HAM turut menghadiri acara yang diselenggarakan di ruang rapat staf ahli MenkumHAM.
Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi yang memimpin rapat didampingi oleh Staf Ahli Bidang Sosial Usihen dan Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri, Lingga. Sejumlah usulan dari kedua staf ahli dan staf khusus hari ini mewarnai forum rapat siang ini. Di antaranya adalah wacana terkait pembentukan forum nasional penanganan dugaan pelanggaran HAM.
“Kalau saya boleh tambahkan perlu dibentuk semacam forum nasional penanganan dugaan pelanggaran HAM di level menteri guna menyelesaikan pelanggaran HAM yang sifatnya lintas kementerian dan lembaga,” tutur Razilu.
Harapannya forum tersebut, sambung Razilu, akan membuat publik luas mengetahui kerja serius yang digarap KemenkumHAM dalam penanganan pelanggaran HAM. “Terlebih memang kan ada satu renstra KemenkumHAM yang khusus ada di Direktorat Jenderal HAM yaitu pemajuan dan penegakan HAM,” imbuh Razilu.
Dalam rapat target kinerja berkenaan dengan penanganan dugaan pelanggaran HAM dan Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM) memang menjadi sorotan kedua staf ahli. Misalnya, dalam rapat kali ini disinggung perlunya dicarikan formulasi untuk lebih meningkatkan indikator dalam penilaian KKPHAM. “Dalam rapat sebelumnya, Pak MenkumHAM meminta agar penghargaan KKPHAM dapat lebih “prestigious” lagi ke depan,” kata Min Usihen.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri, Lingga, mengakui bahwa kerja-kerja terkait urusan HAM bukan perkara yang mudah. Karena, sambung Lingga, tidak jarang persoalan berkenaan dengan HAM sifatnya lintas kementerian terkait. Namun demikian, pihaknya berharap agar Direktorat Jenderal HAM mampu menjadi leading sector baik dalam pemajuan maupun penegakan HAM di tanah air sebagaimana tertuang dalam Renstra KemenkumHAM.
“Paling tidak saya ingin melihat bahwa perlu ada capaian yang terukur mungkin perlu juga memasukan konteks internasional seperti ratifikasi instrument HAM internasional ke dalam target kinerja Direktorat Jenderal HAM atau tindaklanjut dari laporan yang diterima pemerintah RI dari human rights council” tambah Lingga yang sempat berkarier di Kementerian Luar Negeri.
Staf Ahli Bidang Ekonomi mengajak Direktorat Jenderal HAM untuk terus meningkatkan target kinerja pada tahun 2020. “Mari kita tatap 2020 dengan kacamata baru, yang kemarin-kemarin kita tinggalkan,” jelasnya.
Dalam forum rapat yang diselenggarakan di lantai 5 Sentra Mulya ini, selain kedua pimti pratama Direktorat Jenderal HAM, juga turut hadir Kabag PPL, Kasubdit KDN Wilayah I, Kasubdit KDN Wilayah II, dan Kasubdit Instrumen HAM Kelompok Rentan. (Humas Ditjen HAM)
