Jakarta, ham.go.id – Mematangkan persiapan menghadapi evaluasi zona integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN), Direktorat Jenderal HAM, menggelar rapat, Kamis (22/10). Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, secara langsung memberikan pengarahan pada seluruh jajaran dalam kegiatan kali ini.
Pada acara yang dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktur Kerja Sama HAM, dan Direktur Informasi HAM, Mualimin mengajak seluruh jajarannya untuk secara serius mempersiapkan segala hal terkait evaluasi zona integritas.
“Kalau perlu besok anggota tim kerja pembangunan zona integritas coba untuk melakukan simulasi untuk mematangkan persiapan evaluasi,” ucap Mualimin pada acara yang digelar di ruang rapat utama Direktorat Jenderal HAM.
Direktur Jenderal HAM meyakini bahwa Direktorat Jenderal HAM bahkan PASTI mampu mencapai WBK dan WBBM. Ia menilai di Direktorat Jenderal HAM tidak ada layanan yang memungkinkan munculnya korupsi. “Rasanya tidak mungkin di Ditjen HAM ini ada layanan yang patut dicurigai terjadi korupsi. Layanan publik yang kita miliki juga merupakan pengaduan yang ada di Direktorat Yankomas,” imbuh Mualimin pada rapat yang dihadiri oleh anggota tim kerja pembangunan zona integritas
Karenanya, Ia meminta bilamana ada kekurangan secara administrasi, tim kerja harus bergerak cepat.
Dalam kesempatan ini, Mualimin memilih Direktur Kerja Sama HAM untuk menyampaikan paparan progress zona integritas yang telah dicapai Direktorat Jenderal HAM. “Jadi, Saya minta Pak Bambang untuk memaparkan capaian kita dalam enam area perubahan sebagaimana yang diminta TPN nanti,” ujar Mualimin.
Dalam rapat persiapan kali ini, Kabag Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KemenkumHAM, Yusfini, hadir memberikan paparan materi dan pendampingan bagi tim kerja. Lebih lanjut Yusfini menyampaikan perihal apa saja yang perlu disiapkan tim kerja dalam proses evaluasi yang memakan waktu sekitar 60 menit tersebut.
Dengan ini disampikan bahwa Direktorat Jenderal HAM akan mengikuti desk evaluasi zona integritas yang dilakukan oleh TPN dari KemenPAN-RB pada tanggal 26 Oktober 2020. (Humas Ditjen HAM)
