Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat pembahasan hasil verifikasi awal penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM), Jumat (23/10). Kegiatan rapat ini selain dihadiri oleh Direktur Jenderal HAM dan Sekjen KemenkumHAM, juga tampak di ruang rapat adalah para koordinator dan anggota dari tim verifikasi KKPHAM.
Kala membuka rapat, Direktur Jenderal HAM menyatakan apresiasinya kepada para pejabat tinggi madya dan paratama yang hadir. Menurutnya, rapat kali ini merupakan langkah yang baik guna meningkatkan kualitas penilaian KKPHAM ke depan. “Saya ucapkan terimakasih atas partisipasi Pak Sekjen KemenkumHAM dan seluruh koordinator dan anggota tim verifikasi. Tahun 2020, harapan saya tentu ini menjadi momentum perubahan KKPHAM ke arah yang lebih baik lagi,” terang Mualimin.
Sejumlah topik dibahas dalam rapat kali kedua tim verifikaasi ini mulai dari proses dan indikator-indikator penilaian, keterlibatan kanwil, hingga strategi untuk meningkatkan KKPHAM. Beragam masukan dan usulan muncul dalam rapat kali ini.
Salah satu yang memantik diskusi cukup panjang adalah berkenaan dengan usulan dari sejumlah tim verifikasi agar pentingnya diadakan semacam verifikasi melalui wawancara daring kepada pemerintah kabupaten/kota. Proses ini diharapkan mampu untuk lebih mendorong keseriusan pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan PermenkumHAM Nomor 34 Tahun 2016 tersebut.
“Saya kira meski memang belum diatur di dalam PermenkumHAM Nomor 34 Tahun 2016, proses wawancara verifikasi secara langsung ini adalah hal yang baik. Ke depan proses wawancara untuk verifikasi ke pemerintah daerah ini memang harus dimasukan ke dalam revisi PermenkumHAM,” kata Mualimin merespon usulan dari para peserta rapat.
Untuk diketahui, dalam struktur tim verifikasi KKPHAM pada tahun ini memang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kini selain Sekjen KemenkumHAM, juga dilibatkan para Staf Ahli KemenkumHAM dan sejumlah kepala biro di antaranya Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Umum, dan Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama. (Humas Ditjen HAM)
