Kupang, ham.go.id – Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham NTT melaksanakan kegiatan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah NTT Tahun 2020. Rapat yang dilaksanakan di Ruang multifungsi Kanwil dipimpin langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham NTT (Arfan F. Muhlizi) di dampingi Kepala Bidang Ham (Mustafa Beleng), Kasubid Pemajuan HAM (Jeanett Sunbanu), Kasubid PP dan Pengembangan Hukum dan Ham (Novebriani S. Sarah), Kasubag Program dan Pelaporan (Hillon P. Foes) beserta JFU Bidang HAM. Jumat (23/10/2020).
Sedangkan yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Risma Indriyani melalui media virtual (Zoom Meeting).
Saat membuka rapat Arfan selaku Kadiv Yankumham NTT menyampaikan, kegiatan konsultasi teknis pemajuan Ham merupakan salah satu program kegiatan Ditjen Ham di mana dengan melakukan kegiatan seperti ini diharapkan mampu membawa penghormatan, perlindungan serta pemenuhan HAM khususnya untuk masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, melalui kegiatan saat ini kami berharap agar adanya masukan terkait progres pelaksanaan HAM di tahun 2020 dan petunjuk pelaksanaan target kinerja secara khusus pada Bidang HAM untuk Tahun 2021.
Menanggapinya Sesditjen HAM Risma Indriyani menyampaikan, capaian kinerja dari Aplikasi SMART DJA yang kami liat, bahwa data yang diambil pertanggal 22 Oktober untuk Kanwil Kemenkumham NTT sendiri, penyerapan anggarannya sudah sebesar 68,28% sedangkan untuk nilai kinerjanya adalah 43,21%, dimana anggaran yang tersedia sudah terealisasi dan mengalami peningkatan kenaikan penyerapan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham NTT.
“Pencapaian ini perlu diapresiasi Karena NTT termasuk yang cukup baik mencapai 68%, sementara masih ada Kanwil lain yang dibawah 50%. Tentunya ini karena semangat dan prestasi kinerja dalam pelaksanaan tugas di bidang Ham dan kedepannya agar terus ditingkatkan kinerjanya di tahun 2021,”
Selanjutnya terkait Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Penilaian Pelayanan Publik berbasis HAM. Hari ini juga akan diverifikasi hasil-hasil laporan yang telah di upload ke aplikasi/ dikirimkan ke pusat. Semoga Kanwil NTT juga mendapat penghargaan lebih dari tahun sebelumnya dan juga ada penghargaan terhadap kabupaten/kota peduli HAM yang didapat di wilayah NTT.
Lebih lanjut dikatakan, untuk pemenuhan data dukung B09 sudah ditutup atau selesai pengiriman datanya. Oleh karena itu untuk B12 agar dipersiapkan kelengkapan data/dokumen laporan agar sebelum batas akhir tanggal 10 Desember, Kanwil NTT sudah dapat mengirimkan permintaan data yang diminta.
“Mengingat ditengah Pandemi Covid 19, saya berharap disisa 1 bulan November ini agar semua kegiatan di bidang Ham agar bisa segera dilaksanakan baik itu secara langsung juga dilaksanakan secara virtual. Karena itu semua akan berdampak pada sisa penyerapan anggaran yang ada di NTT dapat terealisasi,” ujar Risma.
Kepala Bidang HAM Mustafa Beleng dalam kesempatannya juga menyampaikan secara kesuluruhan kegiatan Dirjen HAM yang sudah dilaksanakan hingga bulan Oktober telah berjalan maksimal. Untuk selanjutnya kegiatan yang akan diprogramkan yakni koordinasi yankomas ke kabupaten dan konsultasi teknis pemajuan HAM di pusat, “Bagi kami prinsipnya selama tahun 2020 ini tidak ada kendala yang berat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemajuan HAM di wilayah NTT,” ujar Mustafa.
Kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi berbagai hal teknis dan didiskusikan bersama untuk didapatkan solusinya. Dengan tujuan dapat membuka cakrawala baru bagi wawasan dan terobosan dalam penatalaksanaan Pemajuan HAM di Wilayah NTT di tahun 2021. (Humas Kanwil)
