Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka pengarusutamaan isu berkenaan penyandang disabilitas di media, Dewan Pers menggelar Forum Group Discussion (FGD) senin, (26/10). Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menjadi salah satu narasumber dalam FGD daring bertajuk “Mewujudkan Berita Ramah Penyandang Disabilitas” ini.
Direktur Jenderal HAM mengutarakan sejatinya pemerintah telah bekerja secara serius dalam meningkatkan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas. “Sayangnya memang, ruang berita terkait langkah-langkah konkret pemerintah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas belum mendapat coverage di media yang memadai,” jelas Mualimin.
Mualimin mencontohkan KemenkumHAM telah menerbitkan PermenkumHAM No. 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Melalui PermenkumHAM tersebut, lanjut Mualimin, para petugas di UPT KemenkumHAM didorong untuk semakin peka akan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas.
“Kami di KemenkumHAM memang sedang menggalakan hak-hak dasar kelompok rentan khususnya bagi kalangan disabilitas,” ucap Direktur Jenderal HAM.
Mualimin menjelaskan dalam P2HAM nilai-nilai non-diskriminasi, keadilan, dan peka terhadap disabilitas menjadi prinsip yang dijadikan acuan bagi para pegawai di UPT dalam menjalankan tugas. ” Bagi kami di KemenkumHAM memberikan pelayanan khusus bagi disabilitas adalah suatu keharusan,” terangnya.
Pada acara yang dihadiri sejumlah awak media ini, Direktur Jenderal HAM juga turut menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah yang mengarusutamakan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas di tanah air di antaranya adalah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
Diyakini Mualimin, upaya pemerintah dalam pengarusutamaan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas perlu melibatkan peran media. “Harapan kami Dewan Pers juga mampu menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kami, pemerintah, sudah sedang dan akan selalu memberikan penghormatan hingga pemajuan HAM bagi masyarakat penyandang disabilitas,” terang Mualimin.
Selain Direktur Jenderal HAM, Dewan Pers juga turut mengundang narasumber lain di antaranya Mendiknas 2009-2020, M. Nuh, dan Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat. (Humas Ditjen HAM)
